revolusidamai

Selamat atas pemilihan presiden AS (and war still continue ...)

2008-01-13T19:50:00.000-08:00

Langkah pertama yang disebut pemilu awal: setiap partai mencari
kandidat terbaik. Langkah kedua: dari para unggulan itulah kandidat
presiden akan ditentukan oleh masing-masing partai.

Langkah pertama: Pemilu awal secara tradisional dimulai di negara
bagian Iowa. Ini yang sudah dilakukan hari Kamis (03/01). Kandidat
presiden paling menjanjikan dari partai demokrat Barack Obama
mengumpulkan suara terbanyak. Komentarnya: "Siapa yang menang di sini,
kemungkinan besar memenangkan nominasi dan kemungkinan besar
memenangkan jabatan presiden."

Seorang presiden untuk semua. Itu gagasan utamanya. Tapi, pengamat
pemilu Thomas Mann dari Institut Brookings di Washington mengatakan:
"Kita hidup dalam sistim federal tingkat tinggi. Memang partai politik
bisa menetapkan panduan dan peraturan di tingkat nasional, tapi
seperti terlihat pada pemilu awal, yang menentukan adalah negara
bagian dan partai di tingkat negara bagian itu."

Karena itu, sistem dalam pemilihan awal tidak sama. Sejumlah negara
bagian seperti Iowa Kamis lalu melaksanakan apa yang disebut kaukus.
Pemilih terdaftar dari suatu partai bertemu di tempat yang ditentukan
seperti sekolah, gereja atau perpustakaan umum dan memberikan suara
secara langsung dan bersamaan kepada kandidat mereka. Yang lebih
banyak digunakan daripada sistem kaukus adalah sistem primary, yang
pertama kali akan dipakai di New Hampshire, tanggal 8 Januari. Pada
sistem primary, pihak Republik dan Demokrat akan menggunakan kartu
suara biasa.

Hari pemilu awal yang paling menentukan tahun ini baru akan
berlangsung satu bulan lagi. Orang menyebutnya `super tuesday', yaitu
Selasa 5 Februari, dimana hampir separuh negara bagian memilih dan
bisa sekali lagi mendorong para kandidat untuk berjuang. Rintangan
terakhir para kandidat unggulan Partai Republik juga Demokrat adalah
kongres partai, conventions. Pelaksanaannya akhir Agustus, awal
September. Disusul kemudian dengan fase kampanye pemilu yang panas dan
tentu saja pemilihan sesungguhnya presiden baru AS.

Pada perhelatan akbar di bulan November itu, bukan perolehan mayoritas
suara yang akan langsung menentukan siapa presiden berikutnya. Setiap
negara bagian membentuk komite pemilih, dengan jumlah anggota
berdasarkan jumlah penduduknya. Komite ini kemudian yang memberikan
suara bulat kepada satu kandidat pilihan. Itu artinya, the winner
takes all, pemenang memperoleh semuanya. Dalam prakteknya, komite
pemilihan akan memberi suara pada kandidat presiden yang memang
merebut suara paling banyak pada hari pemungutan suara.

Jadwal pemilihan presiden sudah ditetapkan lebih dari seabad lalu.
Yaitu, pada hari Selasa pertama di bulan November, pada setiap tahun
kabisat. Mengapa? Sejarah AS sejak dahulu dipengaruhi oleh pertanian.
Bulan November adalah saatnya musim panen, sementara musim dingin
belum tiba. Selasa dijadikan hari pemilu karena Minggu adalah hari
Tuhan dan orang harus ke gereja. Dulu, perjalanan ke tempat pemungutan
suara terdekat, paling tidak harus direncanakan satu hari sebelumnya.
Semua itu sejarah, tapi tetap berdasarkan hal itu, pemungutan suara
untuk presiden AS yang berikutnya akan dilaksanakan 4 November 2008.

Ada Apa dengan Cina?!

2008-01-13T19:42:00.000-08:00

I Wibowo

BILA hanya melihat penampilan fisik kota-kota besar (Beijing, Tianjin,
Shanghai, dan Guangzhou) orang akan segera melepaskan decak kagum.
Gedung-gedung tinggi di mana-mana, dililiti jalan-jalan yang ditopang
tinggi di atas tanah. Begitu pula bila melihat angka agregat ekonomi
seperti pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, volume ekspor-impor, dan
jumlah masuknya investor asing ke Cina.

Bila ditambah "banjir" produk buatan Cina yang kini menggenangi hampir
semua negara di dunia, tidak pelak lagi orang tiba pada kesimpulan
bahwa Cina hebat, dahsyat, luar biasa, dan sebagainya. Pandangan ini
banyak dilontarkan para analis yang amat optimis tentang Cina, seperti
misalnya buku Lawrence Brahm, China's Century. The Awakening of the
Next Economic Powerhouse (2001).

Namun, akhir-akhir ini muncul beberapa pengamat yang kritis terhadap
apa yang terjadi di Cina dan memanfaatkan data-data ekonomi yang lebih
detail. Ini diwakili sebuah buku yang amat kontroversial, tulisan
Gordon Chang, The Coming Collapse of China (2001). Buku ini dengan
tegas tidak searah dengan Lawrence Brahm dan kawan-kawannya, dan
menunjukkan sederetan masalah yang dihadapi pemimpin Cina saat ini,
dan semua ini akan mendorong keruntuhan Cina.

Yang pertama diangkat Chang adalah terjadinya suasana tidak puas terhadap rezim yang berkuasa sekarang, baik di kalangan petani maupun di kalangan buruh. Dicatatkan kasus-kasus yang tersebar di seluruh Cina petani-petani yang marah terhadap kader-kader di desa. Sedemikian marah sehingga petani-petani itu tidak ragu-ragu untuk menyerang, memukul, bahkan membakar kantor-kantor pejabat desa. Ini terjadi hampir setiap minggu di seluruh Cina.

Ketidakpuasan serupa juga muncul di kalangan buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja di kota. Memang privatisasi perusahaan milik
negara masih jauh dari selesai, tetapi dari sejumlah perusahaan yang
telah mengalami privatisasi, buruh-buruh benar marah dan mengadakan aksi-aksi destruktif seperti para petani. Mereka menuduh pemerintah hanya mementingkan para kapitalis,
kelompok yang semestinya dilawan Partai Komunis Cina, partai yang berkuasa kini. Demonstrasi yang disusul kerusuhan marak di hampir semua kota di seluruh Cina.

Belum lagi bila menghitung angka pengangguran, baik di desa maupun di
kota. Maka munculnya ketidakpuasan yang merata di seluruh Cina saat
ini sungguh mudah dipahami. Meski demikian, Chang tidak hanya
bersandar pada satu data ini saja untuk menunjukkan kerapuhan Cina.
Kelompok data kedua yang jauh lebih mendasar adalah fakta bahwa
bank-bank Cina saat ini dalam keadaan insolvent. Ini yang amat
berbahaya bagi ekonomi Cina secara keseluruhan. Ramalan Chang, entah
bagaimana, entah kapan, seandainya rakyat Cina tahu keadaan ini, lalu
mengadakan rush terhadap bank-bank, maka tamatlah ekonomi Cina,
sekaligus politik Cina.

Persoalan dengan bank-bank di Cina (semua milik negara) adalah,
bank-bank ini dikuras untuk menutup kerugian yang diderita
perusahaan-perusahan milik negara yang berjumlah sekitar 300.000 di
seluruh Cina. Menurut sebuah analis, lebih dari 50 persen perusahaan
milik negara itu ada dalam keadaan bangkrut. Mengingat begitu besar
dampak sosial yang ditimbulkan oleh kebangkrutan perusahaan milik
negara, Pemerintah Cina tidak mempunyai pilihan lebih baik selain
menuangkan uang ke perusahaan-perusahaan itu, berapa pun yang diminta.
Pemerintah lebih memilih "stabilitas politik" ketimbang membiarkan
perusahaan itu bangkrut atau diprivatisasi.

Maka pertanyaan kritis yang sering dilemparkan oleh Gordon Chang dan
kawan-kawannya adalah sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini
dapat dipertahankan dengan situasi perbankan yang amburadul seperti
itu. Sulit untuk tetap memprediksikan bahwa ekonomi Cina akan terus
tumbuh dengan angka tujuh persen per tahun. Untuk menyelamatkan
keadaan, menurut Chang, Partai Komunis Cina harus berani mengadakan
reformasi politik, yaitu mengurangi intervensi negara dan membiarkan
mekanisme pasar berjalan.

Intervensi negara saat ini sebenarnya sudah jauh berkurang dibanding
30 tahun lalu, meski demikian negara masih banyak mencampuri ekonomi.
Campur tangan di bidang perbankan adalah salah satunya yang paling
mencolok.

***

PENDAPAT Chang itu sejajar dengan yang dikemukakan oleh laporan World
Bank yang ditulis tahun 1997, berjudul China 2020. Laporan ini ditulis
jauh sebelum buku Gordon Chang terbit, dan jauh lebih "tenang"
dibanding gaya tulisan Chang yang meledak-ledak. Laporan yang sarat
dengan angka statistik ini mula-mula menggambarkan prestasi ekonomi
Cina yang luar biasa. Misalnya, untuk melipatduakan income per capita,
Cina hanya membutuhkan waktu sembilan tahun (1978-1987), sementara
Inggris membutuhkan 100 tahun, Amerika Serikat 47 tahun, Jepang 34
tahun, dan Korea Selatan 11 tahun. Salah satu faktor penting yang
menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu adalah high
saving rate, yaitu sekitar 37 persen antara tahun 1978-1995.

Namun, World Bank cepat memberi peringatan adanya enam masalah besar
yang menghadang Cina saat ini, yaitu transisi yang tidak lengkap,
lingkungan yang rusak, tak ada sumber pendapatan yang tetap,
melebarnya jurang kaya dan miskin, tidak cukup persediaan makan, dan
sengketa perdagangan dengan negara-negara lain.

Enam masalah itu sebenarnya tidak khas Cina, banyak negara sedang
berkembang juga menghadapi masalah-masalah itu. Ada masalah lain yang
sifatnya jangka panjang, dan ini menyangkut hal-hal yang sifatnya
mendasar. Dikatakan, tahun 2020 Cina akan mengalami kekurangan tanah,
modal maupun buruh terdidik. Belum lagi masalah-masalah berat yang
muncul bila nanti Cina benar-benar telah terintegrasi dengan sistem
perdagangan internasional di bawah WTO.

Rekomendasi yang ditawarkan juga hampir sama. Pemimpin Cina yang
semuanya tergabung dalam Partai Komunis Cina harus terus melaksanakan
reformasi, baik ekonomi maupun politik. Mungkin reformasi itu akan
berjalan perlahan, tetapi itu harus terus, tidak boleh berhenti. Kalau
reformasi itu dihentikan, maka skenario menakutkan akan menimpa Cina.

Dari bahasan yang amat singkat ini tampak, yang terjadi saat ini di
Cina sebenarnya lebih kompleks dan rumit daripada yang tampak dari
luar. Pada saat ini cukup banyak analis cenderung menahan diri
meramalkan sesuatu yang luar biasa pada Cina. Memang bukan ramalan
yang sensasional seperti yang dikemukakan Gordon Chang bahwa Cina akan
ambruk. World Bank condong mengambil pelajaran dari pengalaman Brasil
dan Meksiko yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi antara tahun
1950-1980, lalu jatuh pada dekade berikutnya. Bila tidak hati-hati,
Cina akan mengalami hal serupa, dan hal ini tidak akan ditolerir oleh
rakyat yang selama ini selalu diberi mimpi-mimpi akan masa depan
gemilang. Keabsahan Partai Komunis Cina memerintah Cina niscaya akan
digugat.

Partai Komunis Cina perlu mendapat perhatian khusus. Partai yang telah
berkuasa selama lebih 50 tahun ini sebenarnya tidak berpangku tangan.
Ia telah mengadakan perubahan-perubahan, terutama sejak dilancarkannya
program reformasi tahun 1978. Misalnya, Partai ini sekarang hanya
mempunyai anggota kurang dari 50 persen yang berasal dari kelas buruh
atau petani. Selebihnya diisi kelompok profesional, intelektual,
bahkan pengusaha swasta alias para kapitalis. Partai ini secara
perlahan telah melucuti dirinya dari ideologi komunisme, baik karena
komunisme tidak dinyatakan sebagai ideologi resmi maupun karena di
antara anggotanya tidak ada yang percaya akan ideologi itu.

Masalahnya, seberapa jauh Partai Komunis Cina masih mampu mendorong
perubahan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya skenario buruk
itu? Inilah jawaban yang sulit diketahui pengamat dari luar. Perubahan
yang telah dilakukan tampak hanya terarah kepada upaya untuk
memperlebar basis pendukung (dari buruh dan petani menjadi berbagai
macam golongan dalam masyarakat), dengan demikian melanggengkan
kekuasaan. Ia tidak berusaha untuk benar-benar mereformasi sistem
politik sedemikian rupa, sehingga compatible dengan perubahan sistem
ekonomi yang sedang berjalan kini.

Di sinilah letak inti persoalan yang menarik. Bila Partai Komunis
Cina-demi melanggengkan kekuasaannya-nekat tidak mau mengadakan
reformasi politik, maka ia seperti menggali lubang kubur sendiri.
Perubahan ekonomi yang cepat akhirnya akan memaksa Partai Komunis Cina
runtuh, dan ini akan membawa akibat fatal. Sebaliknya, bila Partai
Komunis Cina mau mengambil langkah reformasi yang berani, maka pada
satu titik ia harus dengan legawa menyerahkan/membagi kekuasaan dengan
kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Cina lalu akan
menganut sistem pluralisme. Tetapi, yang terakhir inilah yang ditakuti
dan ditolak para pemimpin Cina, sekurangnya yang sekarang sedang berkuasa.

Dengan demikian, sebenarnya banyak masalah ekonomi pada dasarnya
adalah masalah politik. Mempersoalkan ekonomi Cina pada akhirnya
mempersoalkan politik Cina. Sejauh mana ekonomi Cina akan terus
berkembang dan sejauh mana Cina benar-benar akan menjadi economic
superpower, itu semua bergantung pada satu-satunya partai yang
berkuasa saat ini, Partai Komunis Cina.

I WIBOWO, Ketua Centre for Chinese Studies, Jakarta

paradox revolusi

2008-01-13T19:28:00.000-08:00

hari hari ini sebel banget nih rasanya, entah apa yang ngebuat hariku begitu suntuk. Bukan semata karena job manajer di sebuah kota yang megang perusahaanku yang ga becus, tapi lebih dari itu. Ku merasakan kejumudan dari tiap paradox-paradox nilai revolusi yang saat ini kujalanin. kuhanya bisa mrasakan mungkin, inilah ujian Allah kepadaku.

bukan salah siapapun, ketika kumreasakan argumentasi argumentasi dari paradigma revolusi itu mengalir dalam diskusi kami. Namun kumerasakan ternyata, aku jumud. Oh Tuhan apakah aku sekedr berpuas diri terhadap jalan revolusi yang telah kuraih. Atau sudah semestinya aku merenung dan mengevluasi diri tiap kata dan revolusi yang kuraih.

Tuhan... aku merasakan kejumudan, ketika aku menyaksikan kehancuran saudara2ku.
Tuhan... aku merasakan kelelahan, tiap peristiwa kutakmampu merubahnya.
Tuhan.. kumerasa gila, sekedar terpuaskan dari doktrin revolusi yang kuemban.

Kemanakah ku menggelayutkan kakiku menapaki jalan revolusi ini. Kemanakah keberanian dan semangatku yang senantiasa membakar dan menebar benih benih revolusi.

me-REVOLUSI Tafsir Hermeneutika

2007-06-25T17:14:00.000-07:00

Al-Attas mungkin adalah sarjana Muslim kontemporer pertama yang telah memahami keunikan sifat ilmu Tafsir dan membedakannya dari konsep dan praktek Barat tentang hermeneutik, baik yang bersumber dari Kitab Bible atau teks-teks lainnya. Dalam hal ini al-Attas berbeda secara substantif dari Fazlur Rahman dan modernis atau post-modernis Muslim lainnya seperti Arkoun, Hasan Hanafi dan A.Karim Soroush. Pada Konferensi Dunia Kedua Pendidikan Islam (Second World Conference on Muslim Education) di Islamabad, al-Attas menggaris bawahi bahwa ilmu pertama dikalangan ummat Islam - ilmu Tafsir - menjadi mungkin dan menjadi kenyataan karena sifat ilmiah struktur Bahasa Arab.

Tafsir “benar-benar tidak identik dengan hermeneutika Yunani, juga tidak identik dengan hermeneutika Kristen, dan tidak juga sama dengan ilmu interpretasi kitab suci dari kultur dan agama lain.

Ilmu Tafsir al-Qur’an adalah penting karena ini benar-benar merupakan ilmu asas yang diatasnya dibangun keseluruhan struktur, tujuan, pengertian pandangan dan kebudayaan agama Islam. Itulah sebabnya mengapa al-Tabari (wafat 923 M) menganggapnya sebagai yang terpenting dibanding dengan seluruh pengetahuan dan ilmu. Ini adalah ilmu yang dipergunakan ummat Islam untuk memahami pengertian dan ajaran Kitab suci al-Qur’an, hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya.

Tafsir adalah satu-satunya ilmu yang berhubungan langsung dengan Nabi, sebab Nabi telah diperintahkan oleh Allah swt untuk menyampaikan risalah kenabian, seperti yang terbukti dari ayat ini: “agar kamu (Muhammad) dapat menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka.” Karena al-Qur’an diturunkan dalam Bahasa Arab dengan mengikuti cara-cara retorika orang-orang Arab, maka orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi memahami makna ayat al-Qur’an serta situasi ketika diturunkannya (sha’n dan asbab al-nuzul). Meskipun demikian, terdapat aspek-aspek ayat dan ajaran al-Qur’an yang memerlukan penjelasan dan penafsiran dari Nabi, baik secara verbal ataupun tingkah laku yang kemudian menjadi sunnah. Sebenarnya, dalam beberapa koleksi hadith terdapat bab khusus yang membahas tentang penafsiran al-Qur’an yang disebut kitab atau bab al-tafsir. Pengetahuan tentang hadith dan sunnah menjadi salah satu prasyarat yang asasi bagi pemahaman dan penafsiran al-Qur’an. Prasyarat lain, menurut al-Suyuthi, adalah pengetahuan ilmu linguistik Arab, seperti lexicografi, Tatabahasa, Konjugasi dan retorika, ilmu Fiqih, pengetahuan tentang berbagai macam bacaan al-Qur’an, ilmu Asbabunnuzul (sebab-sebab turunnya), dan ilmu Nasikh Mansukh.

Penafsiran dan penjelasan al-Qur’an seperti yang dibahas diatas, kebanyakan berdasarkan pada analisa semantik dengan pertimbangan latar belakang sosio-historis agar dapat memperoleh pengertian yang tepat. Kebenaran tentang ayat-ayat al-Qur’an tentang metafisika, hukum-hukum sosial dan sains tidaklah terbatas pada kondisi sosial historis ketika diturunkannya. Semua pertimbangan ini, yang seluruhnya berdasarkan pada sifat ilmiah Bahasa Arab dan adanya dukungan sejarah yang otentik, telah membantu menghasilkan Tafsir-tafsir al-Qur’an yang otoritatif yang tidak terdapat dalam tradisi-tradisi kitab suci lainnya. Sebagai contoh, dalam membandingkan al-Qur’an dengan kitab suci Hindu, Crollius mencatat bahwa analisa semantik lebih berkembang dalam kajian al-Qur’an dibandingkan dengan Kitab-kitab suci Hindu. Ia menambahkan:

Alasannya adalah bahwa al-Qur’an dari sudut pandang linguistik, menyuguhkan suatu kesatuan yang lebih besar dibandingkan dengan kitab-kitab suci Hindu. Selain itu beberapa situasi dalam al-Qur’an harus difahami dalam konteks latar belakang situasi keagamaan dimana penyebaran al-Qur’an berlangsung. Setting kesejarahan yang dapat diidentifikasi secara jelas hampir-hampir tidak ada pada sebahagian besar kitab-kitab suci Hindu. Ringkasnya, arti istilah-istilah al-Qur’an telah dijelaskan secara otoritatif oleh para ahli Tafsir Muslim. Tafsir otoritatif yang seperti ini tidak terdapat dalam agama Hindu.

Dari gambaran singkat diatas, sangatlah jelas bahwa ‘Ulum al-Tafsir atau ilmu penafsiran al-Qur’an sangat berbeda dari hermeneutik atau ilmu penafsiran kitab-kitab Yunani, Kristen atau tradisi agama lain. Dasar yang sangat fundamental dari perbedaan-perbedaan itu terletak pada konsepsi tentang sifat dan otoritas teks serta keotentikan dan kepermanenan bahasa dan pengertian kitab suci itu. Ummat Islam secara universal mengakui al-Qur’an sebagai kata-kata Tuhan yang diwahyukan secara verbatim kepada Nabi, dan banyak yang menghafal dan menulis ayat-ayatnya ketika Nabi hidup. Adanya berbagai variasi bacaan al-Qur’an telah diketahui dan diakui oleh orang-orang terdahulu yang berwenang sebagai tidak penting: semua itu berbeda hanya dalam kata-kata yang mengandung pengertian yang sama. Sebaliknya, orang-orang Yunani, seperti juga orang-orang Hindu, tidak pernah mempercayai sebarang Nabi atau wahyu. Pandangan keagamaan, tradisi dan adat istiadat orang Yunani kebanyakannya berdasarkan pada mitologi dan puisi, khususnya oleh Homer dan Hesiod, dan pada spekulasi filosof-filosof mereka yang bermacam-macam. Penafsiran-penafsiran mitologi dan puisi boleh jadi sangat subyektif atau ditentukan oleh kondisi politik keagamaan yang berlaku. Metode terpenting yang digunakan secara alami adalah metode kiasan (allegory), suatu tradisi di Yunani yang di prakarsai oleh Theagenes dari Rhegium (Abad ke 6 SM). Panafsiran kiasan (allegorical interpretation), umumnya melibatkan penolakan literer atau meninggalkannya sama sekali. Theagenes mempergunakan metode tersebut dalam menafsirkan Homer untuk melawan musuh-musuh teologis Homer dengan menafsirkan nama-nama tuhan untuk menunjukkan berbagai hakekat jiwa dan perjuangannya yang konstan menghadapi elemen-elemen alam. Kaum Stoic kemudian menjelaskan penggunaan Cynics dalam kiasan Homer untuk kepentingan suatu sistim filsafat. Yang agak menakjubkan adalah bahwa filsafat-filsafat Yunani telah menghasilkan penafsiran yang tak terhitung jumlahnya dan seringkali bertentangan secara mendasar.

Bible berbahasa Hebrew (atau materi-materi yang membentuk Perjanjian Lama), menurut para cendekiawan mereka, tidaklah dibangun sepenuhnya atas dasar ilmiah historis yang menunjukkan keasliannya, tapi berdasarkan pada keimanan belaka. Seperti yang dinyatakan oleh seorang cendekiwan: Teks Hebrew yang sekarang berada di tangan kita memiliki satu kekhususan: meski usianya yang cukup lama, ia datang kepada kita dalam bentuk manuskrip-manuskrip yang agak terlambat, oleh sebab itu dengan perjalanan waktu (lebih kurang hingga seribu tahun) telah banyak berubah dari aslinya)….tidak ada satupun dari manuskrip-manuskrip itu yang (datang) lebih awal dari abad kesembilan Masehi.

Sehubungan dengan kitab Perjanjian Lama (Old Testament), dapatlah disimpulkan bahwa, meskipun perbedaan-perbedaan itu tidak lagi wujud, namun kesalahannya tetap tersembunyi, dan jika ada kesalahan yang seperti itu ia dapat dikoreksi hanya dengan pembetulan spekulatif (yang bahayanya)…. sudah terkenal dan jelas…[aslinya italic].

Kehadiran kitab suci secara terlambat, sebenarnya tidaklah dengan sendirinya berarti negatif, jika semua isinya dihafal secara sempurna oleh sejumlah besar orang-orang yang sezaman dengan Yesus dan yang dedikasinya dapat dipercaya. Dengan begitu secara praktis mustahil terjadi kesalahan, seperti dalam kasus al-Qur’an.

Kitab Perjanjian Baru juga mempunyai masalah yang sama dengan Bible Hebrew. Kitab-kitab ini, khususnya gospel, ditulis setelah zaman Yesus dalam bahasa Yunani, yang dia sendiri sangat tidak mungkin berbicara dengan bahasa itu. Lagi pula, hal ini diakui oleh pihak yang berwenang dan terkenal dalam Kristen bahwa tujuan penulis-penulis gospel tidak untuk menulis sejarah yang obyektif tapi untuk tujuan-tujuan penyebaran agama Nasrani (evangelisme), yang sebahagiannya mengakibatkan kepada penafsiran-penafsiran allegoris yang berlebihan. Diakui pula bahwa salinan-salinan literatur Bible selanjutnya mengalami penyuntingan-penyuntingan reguler agar sesuai dengan kebutuhan dan zaman yang berubah.

Masalah di dalam penafsiran dan pemahaman ajaran-ajaran Yesus yang ditimbulkan oleh absennya pernyataan-pernyataannya yang asli secara permanen sangatlah jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Alasan mengapa penulis-penulis Kristen awal memilih untuk menulis dalam bahasa Yunani ketimbang bahasa Armaic, yang merupakan bahasa asli Yesus yang historis, masih sejalan dengan kecenderungan evangelistis. Diduga bahwa bahasa Yunani dapat diadapsikan dan digunakan dengan baik bagi kepentingan agama Kristen. Hal ini bukan hanya karena bahasa itu digunakan secara luas pada masa kemudian, tapi juga karena bahasa itu menyediakan suatu medium yang kaya dan fleksible yang tanpanya kebenaran Kristiani tidak dapat menemukan ekspresi yang cocok. Bahasa Yunani dapat mengekspresikan berbagai nuansa makna dengan pembedaan yang halus, dan sebagiannya kaya dengan istilah-istilah keagamaan, etika dan filsafat yang diadapsikan untuk kegunaan bahasa Perjanjian Baru dan teologi Kristen. Perlu dicatat bahwa sehubungan dengan bahasa evangelis ini telah terjadi hal yang sebaliknya dalam sejarah Islam. Sejauh pengetahuan saya, al-Attas adalah cendekiawan pertama yang mencatat dan menjelaskan masalah yang sangat fundamental ini. Ketika Islam datang ke dunia Melayu melalui usaha-usaha para ulama dan saudagar Islam pada awal abad ke 12 M, mereka sengaja memilih bahasa Melalyu dan mempropagandakan pemakaiannya sebagai lingua franca dikawasan itu serta mengembangkannya menjadi bahasa keagamaan dan kesusasteran menggantikan Bahasa Jawa kuno atau Sanskrit, yang terminologi-terminologi keagamaan, etika dan filsafatnya diwarnai secara kental oleh pandangan hidup Hindu Budda. Bahasa Melayu saat itu belumlah dipakai dikebanyakan kawasan itu, ia hanya terbatas pada sedikit daerah-daerah komersial di pinggiran pantai.

Kasus yang sama telah terjadi lebih awal lagi ketika Islam datang ke Iran dan ke anak benua India. Meskipun Muslim Arab yang memasuki Persia pada sekitar tahun 900 M, memilih untuk menggunakan bahasa Pahlavi yang telah ada dan yang merupakan medium bagi agama Zoroaster, namun mereka mengganti tulisan Pahlavi yang usang itu dengan tulisan Arab. Oleh karena “Iran telah kemasukan agama dan jalan hidup orang Arab hingga ke urat nadinya” seperti yang dinyatakan oleh Noldeke, maka konsekuensinya yang nyata adalah bahwa kesusasteran dan percakapan Arab dipraktekkan dengan pengaruh yang sangat kuat terhadap bahasa Persia, khususnya dalam bahasa tulisannya, sehingga tidak ada kata-kata Arab yang tidak dapat digabungkan dengan bahasa Persia yang baik. Di India, orang-orang Islam tidak menggunakan bahasa Sanskrit yang merupakan bahasa kitab suci agama Hindu, atau bahasa Pali agama Buddha; mereka lebih cenderung memperkenalkan bahasa Persia. Mereka kemudian mengembangkan bahasa Urdu yang kebanyakan bedasarkan pada bahasa Persia dan Arab, meskipun tatabahasa dan strukturnya diambil dari bahasa Hindi.

Sebelum kita mengetrapkan secara tepat hikmah (wisdom) khusus dan umum yang terdapat dalam kitab suci ke dalam situasi sosio-historis yang berbeda-beda, pertama-tama kita harus memahami secara benar pengertian-pengertian yang orisinal ayat-ayat dalam kitab suci itu. Disini jelas bahwa pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang orisinil dalam kitab-kitab suci Yahudi dan Kristen tidak dapat diperoleh, dan pada gilirannya akan memberikan jalan bagi suatu perkembangan yang oleh Gray disebut dengan “metode yang tidak sehat” dalam penafsiran:

(1) Penafsiran allegoris seperti yang dianut oleh Philo (meninggal sekitar 50 SM) dari agama Yahudi, Origen (meninggal sekitar 254 M) dan Jerome (meninggal 420 M) dari agama Kristen dikenal hingga Reformasi pada abad ke 16. Metode Philo sebenarnya diambil dari tradisi allegoris Yunani yang metodenya juga berpengaruh panjang terhadap metode penafsiran dalam agama Kristen dari sejak zaman Alexandria dan seterusnya. Pada zaman Pertengahan Latin para pendeta dari gereja Latin kemudian mentransfer metode ini ke dalam tafsir Perjanjian Baru.

(2) Metode dogmatis yang berusaha untuk menghukumi dan mengevaluasi semua interpretasi kitab suci menurut tradisi-tradisi gereja yang diberi otoritas dengan mudah tanpa cacat. Kaum Protestan, yang dipimpin oleh Luther, Zwingli, Melancthon dan Calvin pada abad ke 17 menolak kedudukan otoritas yang seperti itu dan berusaha untuk mengikuti otoritas tanpa cacat itu bukan dari gereja tapi hanya dari teks-teks kitab suci itu. Tapi karena teks-teks kitab suci itu tidak orisinal, terpaksa mereka menggunakan penafsiran sejarah.

Dalam hal ini perlu disebutkan bahwa kajian-kajian filosofis dan grammatikal yang ditrapkan terhadap penjelasan Bible sejak zaman pertengahan, khususnya terhadap Perjanjian Lama, dipengaruhi oleh hasil hubungan kultural dengan orang-orang Islam dan perkenalan mereka dengan retorika dan grammatika Bahasa Arab. Cendekiawan besar Yahudi, Sa’adyah Gaon (meninggal 942 M), seorang perintis kajian linguistik Yahudi, adalah diantara mereka yang dipastikan terpengaruh oleh metodologi kalam Arab-Islam. Seperti pendahulunya, Gaon telah terlibat dalam proses penterjemahan kitab suci itu kedalam Bahasa Arab dan juga dalam penulisan penjelasannya dalam bahasa yang sama, dan itu telah membuka jalan bagi suatu kajian baru kitab Perjanjian Lama. Usaha-usahanya itu telah mendorong tumbuhnya suatu pusat baru bagi kajian Bible dan linguistik yang intensif di Spanyol, yang kemudian mempengaruhi kajian Bible dalam Kristen. Fakta ini diakui oleh Josep Schmid yang menulis bahwa:”Para cendekiawan Yahudi Abad Pertengahan telah menghasilkan penjelasan-penjelasan kitab suci, karya-karya ketata-bahasaan dan lexicografis dalam jumlah yang besar yang juga mempengaruhi ilmu pengetahuan orang-orang Kristen tentang Bible. Solusi problem-problem tentang historisitas dan pemahaman kitab suci Yahudi dan Kristen nampaknya menemui jalan buntu, dan harus dijawab oleh generasi mendatang dengan bukti-bukti dan argumentasi yang lebih baik. Hal ini diakui oleh seorang cendekiawan yang ahli dalam bidang hermeneutik Bible yang dalam kesimpulan akhirnya menyatakan:”Persoalan tentang prinsip penafsiran yang valid dan konsisten untuk Perjanjian Lama dan Baru, serta penafsiran hukum secara keseluruhan, masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.”

Berdasarkan pada penangkapannya yang ringkas tentang semangat dan kecenderungan yang fundamental tentang hermeneutik dan pemahamannya yang mendalam tentang keunikan karakter Tafsir sebagai ilmu, al-Attas menggaris bawahi dengan perkataan yang pasti bahwa Tafsir adalah benar-benar merupakan suatu metode ilmiah. Sebab Tafsir yang benar adalah yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang mapan tentang “bidang-bidang” makna seperti yang disusun dalam bahasa Arab, diatur dan diaplikasikan didalam al-Qur’an serta tercermin dalam Hadith dan Sunnah. Maka dari itu, al-Attas menyatakan bahwa di dalam Tafsir tidak ada ruang bagi terkaan atau dugaan yang gegabah, atau ruang bagi interpretasi-interpretasi yang berdasarkan pada penafsiran atau pemahaman yang subyektif atau yang berdasarkan hanya pada ide tentang relativisme historis, seakan-akan perubahan semantik telah terjadi dalam struktur-struktur konseptual kata-kata dan istilah-istilah yang membentuk kosa-kata kitab suci ini.

Tafsir al-Qur’an adalah interpretasi berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang mapan. Ia adalah kata benda infinitif yang diderivasikan dari kata kerja transitif fassara yang, menurut lexicolog Arab klassik, berarti menemukan, mendeteksi, mengungkapkan, memunculkan atau membuka sesuatu yang tersembunyi; atau membuat sesuatu menjadi jelas, nyata, atau gamblang; menerangkan, menjelaskan atau menafsirkan. Disitu, tafsir, seperti yang diterapkan kedalam al-Qur’an, menunjukkan arti “memperluas, menjelaskan, atau menginterpretasikan cerita yang ada…. dalam al-Qur’an, dan memaklumkan pengertian kata-kata atau ekspresi yang janggal, serta menjelaskan keadaan ketika ayat-ayat itu diwahyukan.” Pengertian Tafsir yang telah mapan adalah bahwa ia berusaha memberikan arti melalui bukti nyata atau eksternal (dalalah zahirah) sebagai bandingan dari bukti internal atau tersembunyi (dalalah batinah) yang terkandung dalam ta’wil atau interpretasi yang lebih mendalam.

Penafsiran dan penjelasan kata-kata dan konsep-konsep yang sulit, dalam al-Qur’an terdiri dari empat macam. Pertama, yang hanya diketahui oleh Tuhan, seperti arti-arti huruf-huruf yang terputus (huruf al-muqatta’at) yang muncul pada permulaan beberapa surah, informasi tentang tanggal dan waktu seperti waktu atau saat Hari Kebangkitan atau kemunculan kembali atau turunnya Nabi Isa, anak Maryam. Interpretasi mengenai hal-hal ini hanya akan merupakan dugaan dan terkaan belaka. Kedua, yang hanya dapat dijelaskan oleh Nabi, baik melalui teks (nass) dari beliau, atau melalui petunjuk (dalalah) yang telah diberikan kepadanya. Contoh tentang hal ini termasuk kewajiban agama yang spesifik dan masalah hukum seperti hukum waris. Ketiga, aspek-aspek yang dapat diinterpretasikan oleh mereka yang menguasai berbagai macam aspek Bahasa Arab, seperti yang difahami oleh orang-orang Arab, dan keempat, aspek-aspek yang dapat dijelaskan oleh ulama. Ulama yang mampu menafsirkan dan menjelaskan al-Qur’an adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan linguistik Bahasa Arab, seperti lexicografi, tatabahasa, konjugasi dan retorika, pengetahuan hukum, pengetahuan variasi bacaan al-Qur’an, pengetahuan tentang kondisi ketika wahyu diturunkan, dan pengetahuan tentang ayat-ayat nasikh mansukh (yang menghapuskan dan yang dihapuskan), serta pengetahuan tentang hadith dan sunnah.

Menafsirkan al-Qur’an tanpa memiliki ilmu pengetahuan yang memadai dalam atau tentang hal-hal ini adalah identik dengan membuat penafsiran sesuai dengan pendapat pribadi seseorang (tafsir bi-l-ra’yi), yaitu yang dilarang, tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya itu benar atau salah. Suatu hadith Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, mengatakan:”Barangsiapa berbicara tentang al-Qur’an sesuai dengan pendapat pribadinya (bi ra’yihi), dipersilahkan untuk mengambil tempat duduknya di neraka.” Seperti diriwayatkan oleh Jundub, Nabi juga mengatakan:”Barangsiapa berbicara sesuai dengan pendapat pribadinya tentang al-Qur’an dan ia benar adalah (tetap) salah”.

Pandangan al-Attas ketika menyatakan bahwa “dalam Tafsir, tidak ada ruang bagi terkaan atau dugaan yang gegabah…..penafsiran atau pemahaman yang subyektif yang berdasarkan hanya pada ide tentang relativisme historis…”tidak berarti bahwa kebiasaan-kebiasaan seperti itu, yakni terkaan yang gegabah dan pemahaman yang subyektif, tidak pernah dilakukan dalam berbagai karya Tafsir, sebab hal itu memang ada dan akan terus ada. Meskipun begitu dugaan-dugaan dan penafsiran yang subyektif itu dengan sendirinya dan pada kenyataannya bukanlah Tafsir, walaupun itu merupakan karya besar yang diberi nama Tafsir. Tapi, karena adanya syarat-syarat yang jelas dan diterima secara luas, seperti yang disebutkan diatas, anggota masyarakat yang terdidik secara Islami tentu dapat bersikap secara tepat ketika menghadapi berbagai macam penafsiran al-Qur’an yang tidak bermutu dan tidak diakui itu. Karena kenyataan bahwa ilmu-ilmu yang disebutkan diatas adalah otoritatif dan telah dikodifikasikan serta dapat diperoleh dengan mudah, maka ilmu Tafsir al-Qur’an adalah sesuatu yang telah direalisasikan, dan karena itu tidak terbuka bagi generasi yang akan datang untuk mengadakan perubahan-perubahan yang fundamental. Sudah berang tentu generasi mendatang dapat memberi tambahan pengertian yang lebih luas terhadap Tafsir otoritatif yang telah ada, khususnya dalam aspek-aspek ilmu alam (natural sciences), tapi mereka tidak dapat begitu saja mengesampingkan penjelasan-penjelasan spiritual, etik dan hukum serta hubungan latar belakang historisnya. Persyaratan yang ketat dalam menafsirkan al-Qur’an bukanlah suatu upaya untuk menjauhkan al-Qur’an dari orang-orang Islam awam, tapi lebih merupakan suatu sikap yang adil terhadapnya dan tentunya merupakan suatu mekanisme efektif untuk meminimalkan masuknya kesalahan dan kebingungan. Daripada membiarkan terjadinya liberalisasi penafsiran al-Qur’an yang berdasarkan pada kejahilan, terkaan dan interes-interest pribadi dan kelompok, Islam menggalakkan belajar dan pencarian ilmu pengetahuan sebagai asas bagi pemahaman dan perkembangan agama, dengan meletakkan persyaratan yang berakar pada ilmu pengetahuan dan entegritas moral. Penekanan pada kriteria intelektualitas dan moralitas inilah yang menjadikan tamaddun Islam bercirikan ilmu pengatahuan.

Al-Attas mungkin satu-satunya intelektual Muslim kontemporer yang mendukung dan menjelaskan relevansi “Tafsir dan Ta’wil yang permanen sebagai metode pendekatan yang valid terhadap ilmu pengetahuan dan metodologi ilmiah dalam rangka pengkajian kita tentang alam semesta ini” dan dalam hubungannya yang integral dengan konsepsi Islam tentang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Metode ilmiah Tafsir, yang berkaitan erat dengan penjelasan kami terdahulu tentang sifat ilmiah Bahasa Arab, dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa hasil-hasil dari kerja Tafsir yang betul adalah ilmu pengetahuan yang pasti, sama pastinya dengan ilmu eksak seperti ilmu fisika dan matematika. Kesalahan dapat terjadi pada ilmu pasti sekalipun, baik dalam formulasi paradigma-paradigmanya dan prosedur-prosedurnya atau dalam aplikasinya, atau pada keduanya, tapi Tafsir sebagai ilmu eksak tidak mungkin salah, karena ia berdasarkan pada aturan lingusitik dan bidang semantik tentang makna yang mapan serta pandangan hidup al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang sahih. Tapi, Tafsir sebagai ilmu eksak tidak memberikan penjelasan yang final, karena hal itu adalah termasuk dalam ruang lingkup ta’wil.

Pandangan al-Attas tentang sifat ilmiah Tafsir adalah suatu jawaban yang tajam terhadap pandangan yang menyesatkan para penulis Muslim yang dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam sejarah sains dan sosiologi ilmu pengetahuan, dan juga oleh perkembangan umum hermeneutik. Pada intinya mereka berpendapat bahwa setiap penafsiran teks, termasuk teks-teks al-Qur’an, adalah penuh dengan muatan teori dan diasimilasikan dengan pemikiran yang terikat pada perkembangan sejarah, teologi, politik dan ilmu pada masa itu. Salah seorang dari penulis itu, setelah mengemukakan suatu gap yang tak dapat terjembatani antara agama/wahyu dan sains/ilmu pengetahuan/penafsiran, menyatakan bahwa:
Agama yang diwahyukan sudah tentu bersifat ketuhanan, tapi tidak demikian halnya dengan ilmu agama yang merupakan output dari produksi dan konstruksi manusia. Ia adalah bersifat manusia dalam artian bahwa ia secara esensial dirasuki oleh semua karakteristik manusia yang mulia dan sekaligus hina itu.

Penulis seperti ini terperangkap sekurang-kurang dalam dua jalan. Pertama, lemahnya pendapat mereka sendiri yang sudah tentu telah tercampur dengan ideologi, metodologi dan pemikiran lain yang telah usang, meskipun begitu mereka meyakini pendapat mereka itu sebagai final dan tak berubah. Kedua, ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan fakta bahwa beberapa Muslim yang cerdas, misalnya, masih berpegang pada penafsiran-penafsiran yang pernah dianut oleh, misalnya al-Ghazzali pada hampir seribu tahun yang lalu dan dapat berhasil mempertahankannya. Meskipun disitu jelas terdapat perbedaan-perbedaan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Hal yang sama juga dapat diarahkan kepada beberapa pemikir Kristen modern seperti Etienne Gilson dan lainnya yang berpegang pada pendapat yang sama dengan apa yang dianut oleh Thomas Aquinas.

Al-Attas tentu akan tidak sependapat dengan Fazlur Rahman yang menganggap pembunuhan sebagai suatu tindak kejahatan sosial (social crime), dan bukan tindak kejahatan pribadi seperti yang dinyatakan dalam al-Qur’an. Yang demikian itu mungkin disebabkan oleh pengaruh metode historis kritis yang rancu seperti kritik-kritik terhadap Bible, yang memang telah melanda ilmu Tafsir. Metode yang seperti ini telah mengakibatkan berbagai kesulitan pada diri mereka sendiri, salah satunya adalah subyektifisme. Fazlur Rahman misalnya, menolak keras pendapat ahli hukum Muslim tradisional bahwa pembunuhan adalah suatu kejahatan pribadi terhadap keluarga korban berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah (2):178-179, yang memperbolehkan keluarga itu untuk membalas, membayar uang darah atau memberikan maaf. Fazlur Rahman malah mengajukan “suatu prinsip yang lebih umum” dari surah al-Ma’idah (5):32 bahwa “Barangsiapa membunuh seseorang dengan secara tidak sah (bi ghayri nafsin) atau dengan tanpa suatu kerusakan (peperangan) di muka bumi, maka ia sama dengan membunuh seluruh ummat manusia”, yang jelas-jelas telah memahami makna pembunuhan diatas sebagai tindak kejahatan terhadap masyarakat ketimbang kejahatan pribadi terhadap suatu keluarga.

Selanjutnya untuk dapat “menghilangkan penafsiran-penafsiran yang tidak menentu” dan “mengurangi subyektifitas”, ia menyarankan agar setiap penafsir menyatakan secara eksplisit teori-teori umum dan khususnya serta premis-premis yang berhubungan dengan isue-isue atau masalah-masalah tertentu. Akan tetapi dalam kasus khusus diatas sama sekali tidak terjadi penafsiran yang tidak menentu dan subyektif, sebab seluruh ahli hukum Muslim sepakat dengan kenyataan bahwa pembunuhan adalah suatu kejahatan pribadi, justru Fazlur Rahman sendiri yang tidak menyatakan teori umum dan primis-premis khususnya. Terjemahan Fazlur Rahman kalimat bi-ghayri nafsin dengan pembunuhan yang tidak sah, menurut al-Attas adalah sangat subyektif dengan maksud agar sesuai dengan tujuannya yang bias bahwa semua pembunuhan selain perang adalah kejahatan terhadap masyarakat. Sudah barang tentu pembunuhan yang tidak dibenarkan adalah termasuk pembunuhan biasa sedangkan pembunuhan yang dibenarkan termasuk pembunuhan pembunuh dan orang-orang jahat. Al-Attas mengetengahkan bahwa bi ghayri nafsin berarti “kecuali seseorang”, yakni kecuali orang-orang biasa, dan karena itu menunjukkan kepada pembunuh biasa.

Penafsiran Fazlur Rahman jelas subyektif, karena ia juga dengan mudahnya melupakan konteks - historis sekaligus semantik - dari apa yang dinamakan ayat yang lebih umum. Konteks ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya jelas menunjukkan bahwa pembunuhan seorang individu yang dianggap sama dengan pembunuhan semua orang itu tidak menunjuk kepada individu tertentu, tapi kepada para nabi, dan kepada guru-guru besar yang mengajarkan kebaikan dan kesalehan, yang amal-amal dan ajaran-ajaran mereka berpengaruh kepada masyarakat. Sebab dengan membunuh mereka akan membuat masyarakat kehilangan petunjuk. Itulah sebabnya mengapa separoh bahagian terakhir dari ayat yang dikutip diatas menyebutkan dengan jelas “dan jika seseorang itu menyelamatkan satu nyawa, akan berarti seakan-akan ia menyelamatkan kehidupan semua orang”.

Ta’wil adalah kata benda infinitif dari kata kerja transitif, awwala, yang berarti membuat sesuatu itu kembali atau mengurangi sesuatu, yang berarti “menemukan, mendeteksi, mengungkapkan, mengembangkan, atau membuka, atau menjelaskan, menggambarkan, atau menterjemahkan tentang sesuatu atau mungkin menguranginya atau tentang sesuatu yang terjadi atau mungkin terjadi.” Istilah ta’wil yang disebutkan sebanyak 13 kali dalam al-Qur’an, menunjukkan arti penterjemahan sesuatu yang simbolik (seperti mimpi) atau penuturan hasil akhir atau hasil yang terjadi sesudahnya, seperti dalam surah Yusuf (12):101. Ia dapat juga berarti akibat terakhir (’aqibah) dari sesuatu seperti dalam Ali Imran (3):7 dan al-A’raf (7): 53, dst.

Al-Attas menganggap ta’wil sebagai “suatu bentuk intensif dari tafsir.” Ta’wil bukanlah interpretasi allegoris sebagaimana yang difahami oleh ilmuwan Barat seperti Andrew Rippin, sebab interpretasi allegoris, seperti yang disebutkan terdahulu, menolak semua pertimbangan-pertimbangan linguistik atau semantik atau mengesampingkan keduanya, sehingga tidak bisa sama dengan kebanyakan interpretasi ta’wil. Ta’wil adalah penafsiran batin dan lebih mendalam (tafsir batin), seperti yang ditunjukkan oleh Abu Thalib al-Thalabi, yang tentunya mensyaratkan kesesuaiannya dengan penafsiran zahir yang lebih nyata. Para cendekiawan Muslim sejak dahulu menganggap ta’wil sebagai tafsir dengan bentuk yang lebih spesifik, atau memahami tafsir sebagai lebih umum daripada ta’wil (al-tafsir a’ammu min al-ta’wil) seperti pendapat al-Raghib al-Isfahani. Selanjutnya, ta’wil, menurut al-Baghawi and al-Kuwashi, tidak dapat bertentangan dengan pengertian linguistik, dan ajaran-ajaran umum al-Qur’an dan Sunnah. Maka dari itu ia meliputi dan malah melampaui interpretasi tafsir, dan berusaha untuk mengungkapkan arti final dari sesuatu (’aqibatu-l-amr). Memang, kadang-kadang tafsir dan ta’wil dan juga ma’ani, dianggap sinonim, dan kita faham bahwa ini tidak disebabkan oleh metodenya yang persis sama, tapi lebih disebabkan oleh kesamaan dalam makna. Makna yang dicapai oleh tafsir tidak dapat diperluas kepada ta’wil yang kadang-kadang terjadi, khususnya, dalam penfsiran hukum. Dalam bidang hukum, penafsiran haruslah jelas (muhkam) dan tidak ambiguous (mutashabih). Hubungan intrinsik antara tafsir dan ta’wil ini telah difahami oleh Muslim sejak dahulu. al-Attas menunjukkan contoh klasik tentang sifat ilmiah ta’wil dan hubungan integralnya dengan tafsir:

Ketika Tuhan Yang Maha Agung berfirman bahwa Ia melahirkan (sesuatu) yang hidup dari yang mati (yukhriju al-hayy min al-mayyit) dan sekedar untuk memberi satu contoh khusus, kita menafsirkannya dengan pengertian bahwa Ia menjadikan burung dari telur, maka ini adalah tafsir. Tapi ketika kita menginterpretasikan kalimat yang sama dengan pengertian bahwa Ia menjadikan orang beriman (al-mu’min) dari kafir (al-kafir), atau Ia melahirkan orang alim dari yang jahil, maka ini adalah ta’wil. Dari sini jelaslah bahwa ta’wil tidak lain adalah suatu bentuk intensif dari tafsir; sebab yang terakhir (tafsir) menunjukkan penemuan, mendeteksi atau mengungkapkan tentang apa yang dimaksudkan oleh ungkapan yang ambiguos itu, sedangkan yang pertama (ta’wil) menunjukkan arti final dari ungkapan itu. Sekarang, penemuan, pendeteksian, atau pengungkapan makna-makna yang tersembunyi dari kata-kata dalam kalimat yang dikutip diatas - yang berkisar pada dua kata-kata yang ambiguous yang dipermasalahkan yaitu: yang hidup (al-hayy) dan yang mati (al-mayyit) - dalam kedua kasus tafsir dan ta’wil adalah berdasarkan pada kalimat lain dalam al-Qur’an, yang mengungkapkan struktur konseptual kata-kata itu dan konteks yang menentukan keduanya dalam bidang semantik, serta yang mencerminkan kondisi dimana keduanya diwahyu

Thank for http://militan.blogsome.com/2006/05/02/tafsir-bukanlah-hermeneutika/#more-33

katakan REVOLUSI, kawan!

2007-06-22T20:27:00.001-07:00

Sebuah fitrah ketika manusia menyukai adat kebiasaan dan ingin mempertahankan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya. Maka, perubahan sejarah adalah sesuatu yang tidak mungkin kecuali dengan revolusi. Perubahan tanpa revolusi baru akan memberi dampak yang signifikan ketika telah memakan waktu yang lama.

Revolusi adalah sebuah perubahan mendadak, dan terjadi dalam waktu yang singkat, dimana semua adat kebiasaan masa lalu akan terhapus dan buyar seketika. Lehih jelasnya revolusi terjadi sebagai sebuah perubahan yang mendasar, cepat, dan menyeluruh yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Kehidupan manusia selalu disertai dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengajaknya untuk mandek di dalamnya. Sedangkan revolusi ialah gerak cepat, dan manusia selalu memerlukannya.
Teman-teman sosialis (karena revolusi memang identik sekali dengan sosialis) menganggap “saat-saat kritis” kehancuran kapitalisme adalah syarat mutlak untuk memecah sebuah revolusi. Saat-saat kritis itu, kata Karl Marx adalah :
1. Ketika masyarakat hanya terbagi menjadi dua; kelas atas dan kelas bawah, kelas proletar dan kelas borjuis, kelas pekerja dan kelas majikan.
2. Terjadi over produksi. Artinya produk kapitalisme menjadi berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara daya beli masyarakat sangat menurun.
3. Terjadi akumulasi modal. Dalam pengertian bahwa modal akhirnya terkonsentrasi pada segelintir borjuis saja. Kondisi ini dikarenakan hukum persaingan pasar yang sangat kejam.

Kalau kita memiliki pemikiran revolusi yang sama, maka saat ini kita tengah menanti perubahan yang sama dari kapitalisme yang sekuler kepada khilafah islamiyah. Jadi revolusi dapat kita jadikan sebagai salah satu cara untuk pembentukan khilafah. Tetapi,revolusi memerlukan syarat-syarat tertentu, yang kalau teman-teman kiri sebut sebagai “saat-saat kritis�?, dari segi system. Dari sisi cultural, revolusi juga memerlukan dukungan. Seperti rakyat Perancis yang tidak puas dengan kekuasaan monarki Louis VII.
Revolusi bisa gagal bila massa tidak memiliki kesadaran,mereka bergerak karena terpengaruh oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan memobilisir yang kuat serta hebat. Untuk teori Marx diatas, Marxis menganggap bahwa bagi kondisi Indonesia saat ini, revolusi adalah jalan yang harus di tempuh karena melihat demokrasi sudah sedemikian bobroknya.
Sebagaimana kaum proletar yang tengah mereka bela, umat Islam saat ini belum memiliki kesadaran penuh akan ketertindasannya. Mereka tidak memiliki kesadaran dan mereka hanya mencoba bertahan hidup dan menjalani apa yang ada. Jangankan untuk hal itu, syumuliyatul Islam saja barangkali mereka tidak mengetahuinya. Tanpa kesadaran mereka, revolusi tidak akan pernah terjadi.
Kemudian, banyak aktivis yang benar-benar memperjuangkan mereka namun mereka terpisah dari umat, kita bergelut dengan buku, pemikiran dan berdiskusi mengenai ideologi. Tetapi kita tidak mengerti bagaimana keadaan umat dan apa yang diinginkan umat, yang diharapkan umat. Kita tidak pernah berdialog dengan umat dan merasakan langsung keadaan mereka diantara serangan ghazwul fikri yang demikian hebat. Tanpa pemahaman mengenai umat kita mencoba membela dan mencari solusi untuk umat. Entah itu di legislative, partai politik, maupun dimasjid-masjid dan pengajian. Kita bicara atas nama umat, tapi lucu, kita sendiri tidak ingin berempati dengan umat. Sehingga kita tidak tahu bagaimana keadaan sesungguhnya yang sedang dialami umat.

Apapun konsepnya, kalau memang kondisinya belum matang maka revolusi itu akan berakhir sia-sia. Hanya akan meminta korban yang tak ada artinya.
Di Indonesia kondisinya seperti itu. Umat (proletar) belum sepenuhnya merasa benar-benar tertindas oleh kekuasaan yang sebenarnya tiran itu.

Setidaknya, ada tiga hal yang patut dipertimbangkan sebelum melakukan revolusi (nyontek Hasan Al Banna yang juga dikutip di buku Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin). Pertama, revolusi biasanya menggunakan kekuatan militer atau pengerahan massa. Ketika kita mempergunakan kekuatan fisik dan senjata, sementara kondisi strukturalnya masih berantakan, sistemnya rancu, aqidahnya lemah dan cahaya imannya redup, maka pasti akan berakhir dengan kehancuran dan kebinasaan.

Kedua, apakah Islam memerintahkan kita agar selalu menggunakan kekuatan pada setiap situasi dan kondisi? Tentunya ada batasan, syarat dan arahan dalam penggunaannya.

Ketiga, apakah penggunaan kekuatan dalam revolusi ini merupakan solusi awal ataukah alternatif terakhir? Pertimbangan dampak serta resiko yang ditimbulkan tentu tidak bisa kita abaikan.

#KEEP PEACE FOR WHITE REVOLUTION

(thanks god for syifa :D)

Menciptakan LENIN dan STALIN

2007-06-22T20:14:00.001-07:00

BAGI kaum kiri-jauh Leninis, ambruknya Republik Sosialis Uni Soviet telah melontarkan lebih banyak pertanyaan ketimbang yang terjawab. Kalau Uni Soviet benar-benar merupakan sebuah ’negara pekerja’, mengapa para pekerja tidak mau membelanya? Mengapa pada kenyataannya mereka menyambut hangat datangnya perubahan?

Apa yang terjadi pada "revolusi politik ataukah kontra-revolusi berdarah" -nya Trotsky? Organisasi-organisasi Leninis yang tak lagi memandang Uni Soviet sebagai negara pekerja juga belum bisa lepas dari kontradiksi-kontradiksi tersebut. Kalau memang Stalin merupakan sumber permasalahan, mengapa ada begitu banyak pekerja Rusia yang menyalahkan Lenin serta pemimpin-pemimpin Bolshevik lainnya?

Mitologi "Lenin, sang pencipta dan penopang revolusi Rusia" kini sekarat. Demikian pula yang akan terjadi pada semua kelompok Leninis karena, seiring arsip-arsip Soviet makin dibuka, akan semakin sulit untuk mempertahankan warisan Lenin. Sampai saat ini, kaum kiri di Barat telah menghindari dan memalsukan perdebatan tentang Lenin selama 60 tahun. Bagaimanapun, sekarang ini marak bermunculan artikel-artikel dan pertemuan-pertemuan oleh berbagai kelompok Trotskyis yang berusaha meyakinkan para pekerja bahwa Lenin tidak menggiring pada munculnya Stalin. Sayangnya, banyak dari perdebatan ini masih didasarkan atas fitnah dan pemalsuan-pemalsuan sejarah yang telah menjadi gejala Bolshevisme sejak 1918. Pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai unsur-unsur apa yang membentuk Stalinisme, dan kapan "Stalinisme" pertama kali muncul dalam prakteknya, dihindari demi mempertahankan retorika dan kepalsuan sejarah.

Stalinisme didefinisikan oleh banyak ciri, dan sesungguhnya beberapa dari ciri-ciri ini sangat sulit ketimbang sebagian ciri lainnya untuk ditempatkan di kaki Lenin. Poin-poin panduan kebijakan luar negeri Stalin, misalnya, adalah ide tentang ko-eksistensi damai dengan Barat sembari membangun sosialisme di Republik Sosialis Uni Soviet ("sosialisme di satu negeri"). Lenin sering dipresentasikan sebagai lawan ekstrem terhadap Stalinisme seperti itu, Lenin dipresentasikan sebagai orang yang mau menempuh risiko apapun demi terwujudnya revolusi internasional. Akan tetapi, cerita ini, sebagaimana juga banyak cerita lainnya, tidaklah sepenuhnya seperti apa yang terlihat.

Poin-poin lain yang akan dianggap oleh banyak orang sebagai ciri Stalinisme mencakuppembentukan sebuah negara satu partai, tidak ada kontrol terhadap perekonomian oleh kelas pekerja, kekuasaan diktatorial individu-individu terhadap massa masyarakat, pelibasan secara brutal terhadap aksi-aksi pekerja, dan penggunaan fitnah serta penyelewengan sejarah

Sosialisme di Satu Negeri

Perjanjian Brest-Livtosk tahun 1918, yang menarik Rusia keluar dari Perang Dunia I, juga menyerahkan sebagian sangat besar wilayah Ukraina kepada bangsa Austro-Hungaria.

Jelaslah, ketika itu tidak ada potensi untuk meneruskan sebuah perang konvensional (khususnya setelah kaum Bolshevik menggunakan slogan «kedamaian, roti, tanah » untuk memenangkan dukungan massa). Namun demikian, hadirnya gerakan Makhnovis di Ukraina jelas menunjukkan sebuah potensi revolusioner yang sangat besar di kalangan petani dan pekerja Ukraina. Tidak ada upaya yang dilakukan guna mendukung atau menopang kekuatan-kekuatan yang memang berusaha untuk melakukan sebuah perang revolusioner melawan bangsa Austro-Hungaria. Mereka dikorbankan demi mendapatkan sebuah interval untuk membangun «sosialisme» di Rusia.

Poin kedua yang penting mengenai internasionalisme Lenin adalah penekanannya sejak tahun 1918 bahwa, yang menjadi tugas adalah membangun «kapitalisme negara", misalnya dengan pernyataan «kalau kita mengintrodusir kapitalisme negara dalam masa kira-kira 6 bulan, maka kita akan mencapai keberhasilan yang besar…". [1] Lenin juga diketahui pernah mengatakan «Sosialisme tak lain adalah monopoli-kapitalis negara yang dilakukan demi kemanfaatan seluruh rakyat". [2] Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsep Lenin tentang sosialisme.

Negara Satu Partai

Satu ciri pokok lainnya yang oleh banyak orang biasanya diasosiasikan dengan Stalinisme adalah pembentukan sebuah negara satu partai, dan pembungkaman semua arus oposisi di dalam partai. Banyak kaum Trotskyis masih akan mengatakan kepada kamu bahwa kaum Bolshevik menyemangati kaum pekerja untuk bangkit dan memperdebatkan poin-poin di masa itu, baik di dalam maupun di luar partai. Kenyataannya sangatlah berbeda, karena kaum Bolshevik segera mengawasi secara keras kekuatan-kekuatan revolusioner di luar partai, dan kemudian mengawasi ketat orang-orang di dalam partai yang gagal mengikuti garis partai.

Pada April 1918, polisi rahasia Bolshevik (Cheka) menggerebek 26 pusat Anarkis di Moskow. Empat puluh orang Anarkis dibunuh atau terluka dan lebih dari 500 orang dipenjara. [3] Pada bulan Mei, terbitan-terbitan Anarkis yang terkemuka dibredel. [4] Kedua peristiwa ini terjadi sebelum alasan meletusnya Perang Sipil bisa digunakan ( ? terhadap kelompok-kelompok kiri lainnya.?) sebagai suatu ’pembenaran’. Penggerebekan-penggerebekan ini terjadi karena kaum Bolshevik mulai kalah dalam perdebatan-perdebatan mengenai pengelolaan industri Rusia.

Di tahun 1918 itu juga, sebuah faksi di partai Bolshevik yang kritis terhadap kebijakan partai yang mengintrodusir ’Taylorisme’ (penggunaan kajian-kajian tentang keping kerja, waktu dan gerak untuk mengukur hasil masing-masing pekerja, yang pada esensinya adalah ilmu tentang ekstraksi tenaga habis-habisan) di jurnal Kommunist dipaksa keluar dari Leningrad ketika mayoritas peserta konferensi partai di Leningrad mendukung tuntutan Lenin «agar para penggiat Kommunist menghentikan eksistensi organisasional mereka yang terpisah-pisah". [5]

Jurnal ini terbit terakhir kali pada bulan Mei, dibungkam «Bukan dengan diskusi, bujukan ataupun kompromi, melainkan dengan suatu kampanye bertekanan tinggi di dalam organisasi-organisasi partai, yang didukung oleh serangan caci-maki kasar di pers partai…". [6] Dahsyatnya kalau dikatakan mendorong perdebatan!! Satu contoh lebih jauh tentang ’mendorong perdebatan’ ala Bolshevik terlihat dalam perlakuan mereka terhadap Makhnovis di Ukraina. Tentara partisan yang berperang melawan baik kaum nasionalis Ukraina maupun para jenderal Putih pada satu masa membebaskan lebih dari 7 juta orang. Ini dipimpin oleh seorang anarkis, Nestor Mhakno, dan anarkisme memainkan peran besar dalam ideologi gerakan ini. Zona yang dibebaskan ini dikelola oleh sebuah soviet demokratik pekerja dan petani, dan banyak kolektif didirikan.

Gema Spanyol

Kaum Makhnovis masuk ke dalam perjanjian dengan kaum Bolshevik tiga kali agar bisa mempertahankan sebuah front yang kuat untuk melawan kaum Putih dan kaum nasionalis. Kendati demikian, mereka juga tiga kali dikhianati oleh kaum Bolshevik, dan pada kali ketiga mereka pun dihancurkan setelah kaum Bolshevik menangkap dan mengeksekusi semua delegasi yang dikirim ke sebuah dewan militer bersama. Penangkapan dan pembunuhan ini dilakukan atas instruksi Trotsky!

Uraian Daniel Guerin tentang sepak-terjang Trotsky terhadap kaum Makhnovis adalah instruktif «Trotsky menolak untuk memberikan senjata kepada para partisan Makhno, mengabaikan tugasnya untuk membantu mereka, dan kemudian menuduh mereka berkhianat serta sengaja membiarkan diri mereka dipukul oleh pasukan putih. Prosedur yang sama 18 tahun kemudian diikuti oleh kaum Stalinis Spanyol terhadap brigade-brigade anarkis". [7]

Sumbat final diterapkan pada kehidupan politik di luar ataupun di dalam partai pada tahun 1921. Kongres partai pada 1921 melarang semua faksi di dalam partai komunis itu sendiri. Trotsky berpidato mengecam salah satu faksi tersebut, yakni Oposisi Pekerja, dengan mengatakan bahwa mereka telah «menempatkan hak pekerja untuk memilih wakil-wakil di atas partai. Seolah partai tidak berhak untuk menegaskan kediktatorannya meskipun kediktatoran itu untuk sementara waktu berbenturan dengan semangat demokrasi pekerja yang sedang berlangsung". [8] Tak lama setelah itu, pemberontakan Kronstadt digunakan untuk membuang, memenjarakan dan mengeksekusi kaum anarkis yang tersisa. Lama sebelum matinya Lenin, warisan politik yang kini dibebankan kesalahannya pada Stalin telah tersempurnakan. Perbedaan pendapat telah dibungkam di dalam dan di luar partai. Negara satu partai berdiri pada tahun 1921. Stalin mungkin memang merupakan tokoh pertama yang mengeksekusi anggota-anggota partai dalam skala sangat besar, namun dengan adanya eksekusi orang-orang revolusioner di luar partai serta pembungkaman perdebatan di dalam partai sejak tahun 1918, maka logika untuk pembersihan-pembersihan ini jelas sudah tertanam sebelumnya.

Kelas Pekerja Di Bawah Kekuasaan Lenin

Satu wilayah kunci lainnya adalah posisi kelas pekerja dalam masyarakat Stalinis. Tidak ada kaum Trotskyis yang akan menyangkal bahwa di bawah kekuasaan Stalin, kaum pekerja tidak punya hak suara dalam pengelolaan tempat kerja mereka dan mengalami kondisi-kondisi yang kejam di bawah ancaman tangan besi negara. Namun demikian, sekali lagi, kondisi-kondisi ini mulai muncul di bawah kekuasaan Lenin, dan bukan Stalin. Segera setelah revolusi, kaum pekerja Rusia berusaha mem-federasi-kan komite-komite pabrik agar bisa memaksimalkan distribusi sumberdaya. Ini dihambat oleh serikat-serikat buruh dengan ’arahan’ dari Bolshevik.

Di awal 1918, basis kontrol oleh pekerja yang terbatas, yang ditawarkan oleh kaum Bolshevik (pada kenyataannya lebih sedikit lagi ketimbang yang diperhitungkan), menjadi jelas ketika semua keputusan harus disetujui oleh sebuah badan tinggi yang mana tak lebih dari 50% keanggotaannya bisa diisi oleh pekerja. Daniel Guerin menguraikan bagaimana kontrol Bolshevik terhadap proses pemilihan di pabrik-pabrik: "pemilihan-pemilihan untuk memilih komite-komite pabrik terus berlangsung, tetapi satu anggota sel Komunis membacakan daftar kandidat yang telah ditentukan sebelumnya, dan pemungutan suara dilakukan dengan cara mengacungkan tangan di tengah kehadiran garda-garda ’Komunis’ bersenjata. Siapapun yang menyatakan oposisinya terhadap kandidat-kandidat yang diajukan, akan terkena pemotongan upah, dll." [9]

Pada 26 Maret 1918, kontrol oleh pekerja di proyek-proyek pembangunan jalan kereta api dihapuskan dengan sebuah dekrit yang penuh dengan frasa-frasa menjengkelkan yang menekankan «disiplin kerja besi» dan manajemen individu. Sekurangnya, kata para pengikut Trotsky, jalan-jalan kereta api bisa beroperasi tepat pada waktunya. Di bulan April Lenin menerbitkan sebuah artikel di Isvestiya yang mencantumkan pengenalan sebuah sistem kartu untuk mengukur produktivitas masing-masing pekerja. Dia mengatakan «… di Rusia kita harus mengorganisir pengkajian dan pengajaran sistem Talyor." "Kepatuhan total terhadap suatu kehendak tunggal mutlak diperlukan untuk keberhasilan proses kerja...revolusi menuntut, demi kepentingan sosialisme, bahwa massa tanpa mempertanyakan lagi mematuhi kehendak tunggal para pemimpin proses kerja itu," [10] demikian dinyatakan Lenin pada 1918. Ini terjadi sebelum meletusnya Perang Sipil, hal mana membuat klaim-klaim yang menyatakan bahwa, kaum Bolshevik pada waktu itu berusaha memaksimalkan kontrol oleh pekerja sebelum Perang Sipil menghambat usaha itu, menjadi sekadar omong kosong.

Dengan meletusnya Perang Sipil, kondisi menjadi jauh lebih buruk. Di akhir bulan Mei, dikeluarkan dekrit bahwa tak lebih dari 1/3 personalia manajemen di perusahaan-perusahaan industri yang perlu dipilih. [11] Beberapa «puncak momentum» di tahun-tahun berikutnya cukup penting untuk dikemukakan. Pada kongres ke-9 partai di bulan April 1920, Trotsky mengeluarkan komentarnya yang buruk tentang militerisasi kerja : "kelas pekerja... harus dilemparkan kesana-kemari, ditunjuk, diperintah persis seperti serdadu. Para disertir dari kerja harus ditempa di dalam batalyon-batalyon penghukuman atau dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi." [12] kongres itu sendiri mendeklarasikan: «tidak ada kelompok serikat buruh yang perlu secara langsung campur tangan dalam manajemen industri." [13]

Manajemen Satu Orang

Pada kongres serikat buruh di bulan April itu, Lenin membual betapa pada tahun 1918 dia telah " menjelaskan perlunya mengakui otoritas diktatorial individu-individu tunggal demi tujuan melaksanakan ide soviet." [14] Trotsky menyatakan bahwa «kerja... wajib bagi seluruh pelosok negeri, kewajiban bagi setiap pekerja adalah basis sosialisme " [15] dan bahwa militerisasi kerja bukanlah langkah darurat. [16]

Dalam buku Perang, Komunisme dan Terorisme yang diterbitkan oleh Trotsky pada tahun itu, dia mengatakan, «Serikat -serikat hendaknya mendisiplinkan para pekerja dan mengajari mereka untuk menempatkan kepentingan-kepentingan produksi di atas kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan mereka sendiri."

Dengan demikian, mustahillah untuk membedakan antara kebijakan-kebijakan ini dengan kebijakan-kebijakan kerja di masa kekuasaan Stalin.

Pemberontakan Pekerja

Barangkali kecaman yang paling pedas terhadap rezim-rezim Stalinis muncul setelah mereka melakukan pelibasan terhadap pemberontakan-pemberontakan pekerja, baik yang diketahui secara luas seperti di Berlin Timur pada 1953, di Hungaria pada 1956 dan di Cekoslovakia pada 1968 maupun yang skalanya lebih kecil, pemberontakan-pemberontakan yang kurang dikenal. Pemberontakan besar yang pertama seperti itu terjadi di masa kekuasaan Lenin dikarenakan adanya intimidasi berskala besar pada tahun 1921 di Kronstadt, sebuah pangkalan angkatan laut dan kota kecil dekat Petrograd.

Pemberontakan ini secara esensial terjadi ketika Kronstadt berupaya untuk secara demokratis memilih sebuah soviet, dan mengeluarkan serangkaian pernyataan yang menyerukan untuk kembali ke soviet-soviet yang demokratis serta kebebasan pers dan kebebasan bicara bagi partai-partai sosialis kiri." [17]

Upaya ini memenangkan dukungan bukan hanya dari massa pekerja dan pelaut di pangkalan itu, melainkan juga dari sebagian jajaran di partai Bolshevik. Respon kaum Leninis ketika itu brutal. Pangkalan Kronstadt digempur, dan banyak dari para pemberontak yang gagal melarikan diri dieksekusi. Kronstadt telah menjadi kekuatan penggerak untuk revolusi tahun 1917, dan pada 1921 revolusi mati bersama matinya Kronstadt.

Ada ciri-ciri lain yang lazim diterima sebagai karakter Stalinisme. Satu lagi yang cukup penting untuk diperhatikan adalah cara fitnah yang telah digunakan oleh organisasi-organisasi Stalinis sebagai senjata untuk melawan kelompok-kelompok kiri lainnya. Satu lagi yang lain adalah cara Stalin menulis ulang sejarah. Namun demikian, sekali lagi ini adalah turunan mendalam dari Leninisme. Mhakno, misalnya, diubah dari semula dielu-elukan oleh koran-koran Bolshevik sebagai «Sang Pembalas Kaum Putih " [18], kemudian digambarkan sebagai seorang Kulak dan bandit.

Fitnah

Kaum Trotskyis di masa modern sekarang senang sekali mengulangi bentuk fitnah ini dengan disertai penggambaran Mhakno sebagai seorang yang anti-Semit. Namun demikian, sejarawan Yahudi, M. Tchernikover, mengatakan: «Tak bisa dipungkiri bahwa, di antara semua tentara, termasuk Tentara Merah, kaum Makhnovis-lah yang berlaku paling baik terhadap penduduk sipil pada umumnya, dan penduduk Yahudi pada khususnya. " [19]

Kepemimpinan kaum Makhnovis berisikan orang-orang Yahudi, dan bagi mereka yang ingin berorganisasi dengan cara ini, ada detasemen-detasemen yang khusus untuk orang Yahudi. Peran yang dimainkan oleh kaum Makhnovis dalam menaklukkan kaum putih telah dihapuskan dari sejarah oleh setiap sejarawan Troskyis, tetapi beberapa sejarawan lain menganggap bahwa kaum Makhnovis memainkan peran yang jauh lebih menentukan ketimbang Tentara Merah dalam mengalahkan Wrangel. [20]

Kronstadt memberikan satu contoh lagi mengenai bagaimana Lenin dan Trotsky menggunakan fitnah untuk menghadapi musuh-musuh politiknya. Keduanya berupaya menggambarkan pemberontakan tersebut sebagai diorganisir dan dipimpin oleh kaum putih. Pravda edisi 3 Maret 1921 menggambarkan pemberontakan Kronstadt sebagai «Sebuah skenario baru kaum Putih.... yang diperkirakan-dan tak ragu lagi memang disiapkan-oleh kaum kontra-revolusi Perancis. " Lenin, dalam laporannya kepada Kongres ke-10 Partai pada tanggal 8 Maret, mengatakan, «Para jendral Putih, kalian semua tahu, memainkan peran besar dalam hal ini. Ini sepenuhnya terbukti. " [21]

Namun demikian, bahkan Isaac Deutscher, penulis biografi Trotsky, mengatakan dalam The Prophet Armed: «Kaum Bolshevik menuduh orang-orang Kronstadt sebagai para pendurhaka kontra-revolusioner yang dipimpin oleh seorang jendral Putih. Tuduhan ini nampak tak berdasar. " [22]

Menulis Ulang Sejarah

Beberapa orang Trotskyis di era modern ini mengulangi cara-cara memfitnah orang lain, misalnya Brian Pearce (sejarawan Liga Buruh Sosialis di Inggris) yang berusaha menyangkal bahwa hal seperti itu pernah terjadi: «Tidak ada pretensi yang dibuat dalam pernyataan bahwa para pendurhaka Kronstadt adalah Garda Putih. " [23] Fakta sesungguhnya menunjukkan bahwa, satu-satunya jendral Tsaris yang ada di kubu pertahanan ditempatkan di sana sebagai komandan oleh Trotsky beberapa bulan sebelumnya! Biarlah kita serahkan kata-kata terakhir tentang hal ini kepada para pekerja Kronstadt: «Kawan-kawan, jangan biarkan dirimu disesatkan. Di Kronstadt, kekuasaan ada di tangan para pelaut, serdadu merah dan para pekerja revolusioner. " [24]

Ada ironi dalam fakta bahwa taktik-taktik fitnah dan menulis ulang sejarah, sebagaimana yang dilakukan secara sempurna oleh kaum Bolshevik di bawah kepemimpinan Lenin, kemudian digunakan dengan efek serupa terhadap kaum Trotskyis. Trotsky dan para pengikutnya dituduh sebagai «Fasis» dan agen imperialisme internasional. Mereka hendak dicoret dari sejarah revolusi. Kendati demikian, sekarang ini para pengikut Trotsky, yakni kaum Leninis terakhir yang tersisa, menggunakan taktik-taktik yang sama dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.

Maksud dari artikel ini adalah untuk memancing banyak perdebatan yang diperlukan di kalangan kiri Irlandia tentang watak Leninisme dan bagaimana revolusia berjalan ke arah yang buruk. Konteks ambruknya Eropa Timur membuat semakin mendesak saja bagi perdebatan ini untuk bergerak melampaui kebohongan-kebohongan lama yang itu-itu juga. Kalau Leninisme terletak di jantung Stalinisme, maka organisasi-organisasi yang menganut ajaran Lenin berdiri untuk kembali membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Siapapun dalam sebuah organisasi Leninis yang tidak menanggapi hal ini secara serius berarti persis sama buta dan tersesatnya dengan semua anggota partai komunis yang menganggap bahwa Uni Soviet merupakan sebuah negeri sosialis sampai hari kejatuhannya.

Affinitas #1

CATATAN KAKI:

[1] 1. V.I. Lenin «Left wing childishness and petty –bourgeois mentality", h

[2] 2. V.I. Lenin «The threatening catastrophe and how to fight it", u

[3] 3. M. Brinton «The Bolsheviks and workers control» page 38,r

[4] 4. M. Brinton page 38

[5] , 5. Brinton, page 39,s

[6] 6. Brinton, page 40,t

[7] 7. D. Guerin «Anarchism", page 101, r

[8] 8. Brinton, page 78,i

[9] 9. Guerin,kpage 91,es

[10] 10. Brinton, page 41

[11] 11. Brinton, page 43

[12] 12. Brinton, page 61, o

[13] 13. Brinton, page 63, f

[14] 14. Brinton, page 65

[15] 15.1981 for politic a,

[16] 16. I. Deutscher, «The Prophet Armed» pages 500-07

[17] 17. Ida Mett,"The Kronstadt Uprising", page 38

[18] 18. A. Berkman, «Nestor Makhno", page 25

[19] 19. quoted by Voline «The Unknown Revolution", page 572

[20] 20. P. Berland, « Makhno », Le Temps, 28 Aug, 1934

[21] 21. Lenin, Selected Works, vol IX, p. 98

[22] 22. Deutscher, The Prophet Armed, page 511

[23] 23. Labour Review, vol V, No. 3

[24] 24. I. Mett, page 51

all article from : http://cnt-ait.info/article.php3?id_article=864

Dari AQIDAH ke REVOLUSI

2007-06-22T20:02:00.001-07:00

Islam diwahyukan ke bumi tak sekadar sebagai sistem ibadah atau religius an sich, melainkan juga sebagai instrumen pencarian keadilan serta kebenaran yang hakiki untuk menghadapi hidup di dunia yang penuh tantangan. Islam memberikan kehidupan yang beradab, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat penganutnya serta lingkungan sekitarnya (rahmatan lil alamin).

Islam juga menghapus segala bentuk ketidakadilan yang kerap melahirkan proses penindasan antarsesama manusia dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Alquran juga senantiasa menuntut manusia berbuat adil (QS 7: 29, dan QS 49: 9, QS 49: 9). Dalam QS 5: 8, malah menegaskan keterkaitan antara sikap adil dengan taqwa.

Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan ekonomi, politik, dan sosial merupakan masalah pokok dalam ajaran agama Islam. kehidupan manusia di muka bumi akan lebih tertata dengan sistem yang berkeadilan walau disertai suatu perbuatan dosa daripada dengan sistem tirani yang zalim.

Bahkan Nawab Haedar Naqvi menandaskan bahwa keadilan sosial dalam Islam berakar pada tauhid. keyakinan kepada Tuhan secara otomatis mempunyai konsekuensi untuk menciptakan keadilan. salah satu tidak akan ada tanpa yang satumya.

Sejarah telah memberikan pelajaran berharga bagi kita tatkala pada zaman Rasulullah, Islam dapat tampil demikian luar biasa gemilang dengan risalah/misi humanisme, universalisme sehingga mampu membangun peradaban emas.

Seolah-olah, Islam menjadi ikon baru peradaban manusia di tengah-tengah peradaban materialis Romawi dan Byzantium dengan tema-tema perjuangan hak asazi manusia, faham egalitarianisme, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, pembelaan terhadap perempuan, serta agenda kemanusiaan lainnya agar tercipta kesejahteraan sosial, masyarakat yang baik serta taraf kehidupan yang tinggi. Penelitian Marshall G S Hodgson dalam The Venture of Islam menarik untuk dicermati.

Menurutnya, doktrin Alquran yang berbunyi "Engkau telah menjadi umat terbaik yang pernah dimunculkan untuk manusia, menganjurkan kebaikan (ma'ruf) seraya mencegah keburukan (munkar) dan percaya kepada Tuhan" (QS 3: 110) telah mendorong kaum Muslim untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang berkeadilan, sehingga menjadi center of the world.

Islam bersama elemen-elemen lain seperti ideologi, isme-isme, religion, seni, sastra, serta sains dan teknologi saling bahu-membahu membangun peradaban yang unggul. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mahmud Muhammad Thaha.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber daya alamnya melimpah ruah. Tak ketinggalan, mayoritas penduduknya yang beragama Islam, juga telah menjadikan Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia.

Naifnya, sumber daya yang ada hanya menjadi kue rebutan negara-negara kolonial yang kerap mengakibatkan bencana ekologi dan kemiskinan. Tatanan masyarakatnya amburadul, tidak ada kesejahteraan ekonomi, politik, maupun sosial. Di samping kekerasan dan kejahatan yang merajalela, tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat pun dirasakan sangat minim.

Tragisnya, paham-paham keagamaan yang ada malah saling terlibat percekcokan tentang hal-hal yang tidak perlu dalam tataran teologis yang abstrak. Sering pula terjadi tawuran lantaran saling berebut lahan kekuasaan dan politik pragmatis semata. Akibatnya energi umat Islam habis terbuang sia-sia tanpa hasil yang berarti.

Lebih lanjut, menurut pengamatan penulis, hampir sebagian besar negara-negara yang berpenduduk Muslim berada di bawah tekanan dan ketergantungan negara-negara kolonialis. Bahkan, negara kaya minyak sekalipun seperti Arab Saudi dan beberapa negara pengekspor minyak lainnya tak luput dari keadaan serupa.

Berkenaan dengan kondisi kemiskinan negara-negara Muslim tadi, mengapa hingga kini masih sering terjadi pertikaian antarmazhab dalam perkara teologis yang sebenarnya tidak cukup mendasar?

Di mana peran agama Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya? Bagaimana respon Islam terhadap problem kemiskinan dan kebangkrutan sosial itu? Apakah pemikiran keagamaan yang ada selama ini sudah mampu mewadahi dan memberikan jalan keluar terhadap problem tersebut, sehingga mampu mentransformasikan gagasan Islam itu?

Dalam konteks dunia Islam sekarang, khususnya Indonesia, nilai-nilai luhur ajaran Islam belum dapat ditransformasikan dengan sempurna. Idealitas pesan wahyu tidak lagi diwujudkan sebagai instrumen yang memihak kepada masyarakat lemah (mustad'afin).

Penyebabnya ada dua faktor, yaitu konsep teologi yang tidak selaras dengan etika wahyu (Al quran), serta penafsiran terhadap teks suci yang kurang memperhatikan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Tradisi pemikiran Islam yang dianut masyarakat masih senang berkutat pada persoalan teologis teoretis, wahyu, kedaulatan Tuhan an sich dan belum merambah kepada persoalan-persoalan empirik yang benar-benar dihadapi oleh manusia sekarang.

Tradisi pemikiran Islam jatuh dalam lubang teosentrisme dan jauh dari sifatnya yang humanis dan universal demi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Akibatnya, gagasan tentang kesejahteraan sosial, kampanye antikemiskinan, semangat egaliterianisme, pluralisme, dan penegakan HAM baru dalam level ide dan slogan semata.

Penyelewengan atau penyimpangan terhadap konsep itu hanya dihukum secara moral "tidak baik" tanpa ada tindakan pemulihan yang jelas. Padahal Alquran telah menegaskan bahwa kefakiran cenderung kepada kekufuran. Penyelewengan terhadap pesan dan idealitas Alquran dianggap sebagai syirik muamalah

Sementara itu, perkembangan mutakhir pemikiran keislaman pun juga belum menunjukkan kemajuan yang lebih berarti. Dalam praktiknya, pemikiran Islam malah terbagi dalam dua kubu ekstrem yang saling berjauhan dan bertentangan. Di satu pihak muncul fenomena pemikiran yang bercorak fundamental dan konservatif.

Pemikiran dengan langgam yang pertama ini hanya disibukkan dengan gerakan purifikasi Islam lewat gagasan kembali kepada Alquran dan Sunnah. Ia terjebak dalam kebanggaan yang berlebihan terhadap kejayaan sejarah masa lampau, sehingga menjadi antiterhadap modernitas dan perkembangan sejarah yang selalu dinamis. Ia menganggap bahwa semua problem sosial dan kemasyarakatan akan selesai hanya dengan mengembalikan kepada teks yang tertulis dalam nash Alquran dan Sunnah tersebut.

Sedangkan di pihak lain muncul gagasan Islam liberal. Namun, kenyataannya Islam liberal terus sibuk dengan memproduksi isu dan wacana yang jauh dari realitas kebutuhan masyarakat. Ia kerap menjadi simbol elitisme dan kemewahan kaum pelajar kota, sehingga pada level tertentu dianggap abai terhadap misi sesungguhnya Islam sebagai sumber ide transformasi sosial untuk membebaskan rakyat, baik oleh kapitalisme global maupun lokal yakni negara dan pemilik modal.

Alhasil, gagasan transformasi sosial tersebut menjadi mandek, mandul, dan kehilangan ruh serta daya geraknya. Tanpa kita sadari, telah terjadi kesenjangan yang luar biasa antara nila-nilai universal diturunkannya Islam dengan kondisi realitas penganutnya. Kondisi seperti ini bila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan hilangnya sifat "rahmatan lil alamin", sehingga Islam akan ditinggalkan penganutnya.

Guna menjembatani adanya kesenjangan yang cukup lebar antara idealitas ajaran Islam dengan realitas kondisi pemeluknya yang miris akibat krisis sosial, maka pendapat Hassan Hanafi dalam bukunya "Dari Akidah Ke Revolusi" (Paramadina, 2003) menarik untuk dikutip di sini.

Menurutnya, kini sangat dibutuhkan kritik terhadap teologi lama baik dari segi objek kajian maupun metodologinya. Sebab, menurutnya, teologi yang ada dan berkembang dari ulama terdahulu sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kekinian.

Dari segi objek kajian saja, teologi hanya bicara masalah semantik ketuhanan, sifat ma'shum nabi, atau masalah akal versus wahyu dan qadim atau hadisnya Alquran. Sedangkan dari segi metologinya, teologi tradisional tidak dilengkapi dengan perangkat ilmu-ilmu sosial dan perkembangan teknologi yang mutakhir.

Pemahaman terhadap cita-cita ideal agama tidak bisa cukup dipahamani tanpa dihadapkan pada problem kemanusiaan. Saya kira, sangat menarik pula untuk diungkapkan pendapat Kuntowijoyo dalam "Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi" (Mizan, 1993) yang menekankan perlunya orientasi dan paradigma baru, baik dalam tataran pemahaman keagamaan maupun konsep teologi yang ada. Sehingga gagasan transformasi Islam bisa dijalankan dengan sempurna

Untuk itulah, dalam rangka mengembalikan kembali cita-cita Islam yang belum dilaksanakan karena teredusir dan terdistorsi akibat penafsiran yang tidak utuh, menurut Kuntowijoyo, diperlukan program pembaharuan pemikiran untuk reaktualisasi/transformasi Islam untuk masa sekarang dan yang akan datang.

Pertama, perlunya dikembangkan penafsiran struktural yang lebih dari pada penafsiran individual dalam memahami ketentuan-ketentuan Alquran. Larangan untuk hidup berfoya-foya, misalnya, harus dipahami sebagai perintah untuk menyelidiki sebab-sebab struktural yang mengakibatkan terjadinya konsentrasi dan monopoli kekayaan oleh segelintir orang.

Kedua, mengubah cara berfikir secara subjektif ke cara berfikir objektif. Tentang perintah zakat, misalnya, tidak cukup dipahamani secara subjektif sebagai alat untuk membersihakan diri. Lebih dari itu, zakat haruslah lebih dioptimalkan pada tujuan utamanya; kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Dari tujuan seperti ini, zakat lebih bisa dikembangkan menjadi budaya filantropi/berderma yang tidak terbatas pada apa yang tertulis dalam nash.

Ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoretis. Sebab, kecenderungan yang berkembang selama ini hanyalah penafsiran Alquran secara normatif tanpa memperhatikan kemungkinannya bagi rumusan teoretis. Sebagai contohnya adalah perintah normatif Alquran untuk mengasihi dan memberikan sedekah bagi kaum fakir dan miskin, sehingga yang terjadi kemudian bisa diibaratkan hanyalah sebatas memberi ikan.

Padahal bila dikembangkan secara teoretis, maka konsep fakir dan miskin itu sejatinya merupakan perintah untuk menerangi adanya ketimpangan sosial (social inequality) dan menegakkan keadilan di semua level kehidupan.

Keempat, mengubah pemahaman yang a-historis menjadi historis. Kisah-kisah yang tertuang dalam Alquran seperti hijrah Muhammad dari Makkah ke Madinah bukanlah sekadar pindah begitu saja.

Melainkan harus ditafsirkan sebagai upaya Muhammad dan penganutnya untuk membebaskan diri menuju kepada wilayah yang lebih menjanjikan kehidupan dan masa yang lebih cerah dengan sebuah ideologi Islam murni dalam bingkai negara yang dijanjikan di akhir zaman. Jadi, memang diperlukan pemahaman dan penafsiran yang lebih kontekstual berkaitan dengan doktrin Islam secara keseluruhan.

Alumnus PP Futuhiyyah Demak, Jawa Tengah dan
Mahasiswa Program Internasional Al Azhar-UIN Syahid Jakarta ( Ilham Mundzir)

aku ditahun 2020

2007-06-21T17:11:00.000-07:00

Pada 1 Januari 2020, saya terbangun menjelang matahari memancarkan sinarnya. Saya tak bisa lagi begadang manikmati malam tutup tahun. Seperti biasa, saya menyimak berita dari berbagai penjuru dunia. Computer mini saya otomatis memilah-milah berita favorit saya.

Sambil meneguk kopi Arabica yang berasal para pekebun di Sumatra, saya duduk dikursi rotan cantik buatan pengrajin Kalimantan. Berita favorit saya, berita ekonomi hasil hutan non kayu. Karena saya menginvestasikan pensiun saya pada perusahaan-perusahaan komunitas yang memproduksi berbagai produk perkebunan dan hutan.

Selama lima tahun terakhir, ekspor produk hasil hutan non kayu mencetak angka tertinggi dibanding industri lainnya. Lebih dari 25 juta keluarga aktif terlibat dalam budidaya dan pengolahan hasil hutan non kayu, seperti kosmetik, buah-buah lokal, makanan sehat, obat-obatan, kerajinan tangan dan bahkan beberapa produk diolah menjadi bioenergi.

Pemimpin Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah (NKRI) selalu memberikan penghargaan tertinggi pada para komunitas yang berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia. Setelah mimyak, gas, tambang, dan industri kehutanan rontok karena sumberdaya alam sudah habis dikeruk pada akhir abad ke-20 dan gagal dikelola oleh pemerintah reformasi.

Perubahan radikal terjadi melalui revolusi damai pada 2015, setelah gerakan para petani dan pekebun seluruh nusantara menolak membayar pajak. Mereka marah kepada pemerintah karena menjual kekayaan negara kepada investor asing. Gilirannya pemerintah memungut pajak gila-gilaan kepada rakyat.

Para petani dan pekebun Sistem Hutan Kerakyatan menjadi sasaran empuk pungutan pajak karena mereka berhasil meningkatkan perdagangan tradisional dengan para konsumen progresif dikota-kota besar di berbagai belahan dunia.

Para petani mampu membangun infrastuktur komunitas yang bertaraf internasional seperti sistem kesehatan komunitas, sistem pendidikan komunitas, sistem industri komunitas, sistem energi komunitas, sistem konservasi komunitas, sistem teknologi informasi komunitas dan banyak lagi. Intinya komunitas-komunitas telah menjelma manjadi kantong perekonomian yang luar biasa.

Mereka didukung oleh komunitas-komunitas urban yang progresif. Komunitas ini menjadi konsumen utama yang membelanjakan uangnya untuk membeli produk-produk komunitas kebun dan hutan.

Boleh jadi separo penduduk Indonesia sekitar 200 juta orang terlibat dalam sistem perdagangan alternatif yang lebih adil. Bahkan beberapa kantong masyarakat yang radikal mereka enggan menggunakan mata uang rupaih, mereka mencipta mata uang sendiri dan digunakan menjadi alat tukar yang sah antar-komunitas.

Presiden terpilih pasca revolusi rakyat adalah anak seorang pejuang petani dan pekebun yang mengecap pendidikan di berbagai negara di Amerika Latin, Eropa Timur, China dan Afrika Selatan.

Selama belajar, ia membangun jaringan lintas negara . Ia pun memiliki relasi bagus dengan para pemilik perusahaan besar di negara-negara utara. Ia kemudian memperjuangkan sistem perdagangan alternatif untuk membantu negara-nagara miskin keluar dari belenggu utang.

Ia bukan membangun perusahan internasional melainkan translokal. Ia menyebutnya multilokal yang berakar pada perusahaan-perusahaan komunitas. Maka tidak heran bila banyak komunitas memiliki perwakilan dagang di berbagai negara.

Ia pun mengubah sistem pendidikan komunitas. Dalam waktu sepuluh tahun, komunitas-komunitas kampung di Indonesia telah menghasilkan 10 ribu doktor di berbagai bidang. Para dokter kampung ini menjadi pemikir dan penegembangan gagasan kampung yang berwawasan teknologi tinggi yang murah.

Semua kampung telah memiliki jaringan internet, telepon, radio, dan televisi melalui satelit. Mereka menyewa sebuah satelit bersama dengan beberapa komunitas di Asia Tenggara. Para dokter ini membuat komunikasi antar komunitas menjadi murah bahkan gratis.

Pada saat terpilih menjadi presiden. Ia meminta parlemen mengubah nama Republik Indonesia menjadi Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah. Nama baru ini telah menghantarkan Indonesia menjadi negara baru yang disegani karena mampu keluar dari belenggu utang.

Perundingan dengan para negara kreditor dilakukan oleh para perunding ulung lintas negara dari organisasi-organisasi petani dan pekebun. Mereka meyakinkan negara kreditor bagaimana menyelamatkan perekonomian dunia melalui mekanisme yang lebih adil.

Para negara kreditor pada akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali sepakat mengkonversi utang menjadi ivestasi jangka panjang. Indonesia tertolong dengan program konversi utang baru. Indonesia bisa membelanjakan anggarannya bagi pembangunan infrastuktur sosialnya.

Program ini mampu membangun kepercayaan rakyat dan investor. Indonesia telah menjelma menjadi negara persemakmuran. Keselamatan rakyat terjamin! Ini buah yang dicita-citakan saat Indonesia memutuskan merdeka pada 1945.

Ketika Karl Mark masuk ISLAM

2007-06-21T16:49:00.000-07:00

?Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa keadilan dan kesetaraan adalah utusan Allah?

?Salah, yang bener, Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.?

?Nggak mau, semua manusia itu utusan Allah.

? Cak Joko geleng-geleng. Ya, yang geleng-geleng itu Cak Joko, Jokocholish Madjid. Siapa pula yang baru masuk Islam tapi ngeyel itu.

?Baiklah kalau maumu begitu, tapi ingat menjadi Islam itu berat. Menebarkan keselamatan kepada semua makhluk hidup, menjadi rahmat bagi seluruh alam.?

?Baik, Kamerad?

?Hush, jangan panggil aku kamerad. Panggil aku Cak Joko?

?Ya, Cak Joko.

? Mengherankan, yang masuk Islam itu mempunyai tattoo palu arit di lengannya.

Akhirnya mereka berdua berjalan-jalan. Tujuan mereka ternyata sebuah pemukiman kumuh di pinggiran Jakarta.

?Nah, Marx. Kau lihat sendiri nasib bangsaku ini, mereka bermegah-megah dalam nama Islam, tetapi nasib para miskin dan papa ini tidak diperhatikan sama sekali. Politik hanyalah perkelahian memperebutkan jabatan. Banyak partai berlandaskan Islam tapi kelakuannya seperti partai berasaskan setan.

Pesan besar Muhammad tidak ada yang mengerti, yang mereka mengerti hanya yang normatif saja, syahadat, sholat, puasa, haji, sedangkan zakat pun kebanyakan lupa tidak menunaikannya. Substansi ajaran dilupakan, ribut sehari-hari masalah simbol. Kau lihat betapa masjid bertebaran dimana-mana, tapi adakah masjid yang menampung orang-orang miskin dan melindungi orang-orang yang dizolimi, tidak ada Marx. Masjid itu justru menzolimi mereka.

? Oohh, ternyata yang bersama Cak Joko itu Marx, itu tuh pendiri paham komunisme yang tersohor.

?Islam itu indah Marx, seharusnya kau tahu itu dari dulu. Islam berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur, dengan toleransi dan sistem sosialisme berupa distribusi kesejahteraan yang jelas. ?

?Cak Joko, sudahlah jangan berkhotbah. Agama yang telah diinstitusionalisasi semuanya korup dan represif, aku tidak tertarik agama semacam itu. AKu menjadi muslim hanya karena aku paham keinginan Muhammad untuk membentuk masyarakat sejahtera lahir batin, dengan sistematis melalui strategi politik. Keinginanku dan keinginannya tidak jauh berbeda, dimana tidak kutemukan di pemimpin agama lain baik itu Yesus, Musa, Zarathustra, bahkan Sidharta sekalipun. Kebanyakan pemimpin agama hanya pasif dan tidak bertindak strategis dan sistematik. Muhammad menggabungkan kebertuhanannya dalam pesan membumi yang jelas, aku sendiri belum tahu apakah Tuhan itu ada, tapi yang jelas menjadi ateis seperti aku dulu juga terlalu jauh.?

?Kau kira aku pun Islam?

?, jangan salah Marx. Jujur saja ya, sebenarnya aku muak pula dengan Islam, apalagi Islam konservatif ala

Indonesia

. Tapi bagaimana lagi, aku bisa lebih berbuat untuk memajukan bangsa ini kalau aku masih memakai label Islam, jika aku keluar dari Islam terang-terangan, dengan gampang mereka akan menyingkirkanku dari percaturan peradaban Indonesia.?

?Lho, koq bisa..??

?Kau jangan pura-pura gak tahu Marx. Literatur yang kita baca gak terlalu jauh beda, aku pun banyak baca bukumu Marx. Tapi sekali lagi hanya karena terlalu kuatnya akar agama di

Indonesia

ini, aku terpaksa memeluk Islam. Islam yang aku junjung tentu Islam liberal, yang walaupun nafasnya tidak Islam, tetapi masih dilabeli Islam. Tapi tetep, sejujurnya agama tak menjadi masalah bagiku.

Tapi juga jangan kira yang seperti ini aku saja, aku punya banyak kawan lain yang terpaksa bersembunyi ria dalam Islam. Gus Dur, Emha Ainun Nadjib, Ulil Abshar Abdalla, wah banyak sih sebenarnya.

? Kini Marx yang geleng-geleng kepala. Baru saja dia memeluk Islam setelah mendengarkan cerita Cak Joko tentang Muhammad, dan dia ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Tapi setelah Cak Joko bilang seperti itu, layaknya sudah padam keinginan itu. Islam bagi Marx adalah perjuangan kelas seperti di jaman Muhammad, selebihnya Marx tidak perduli.

? Bukankah kau sendiri pernah bilang Marx, kritik surga adalah kritik dunia, kritik agama adalah kritik politik. Agama tak lebih sekedar alat, tujuannya tentu bukan agama itu sendiri.

Tujuannya adalah rahmat bagi semesta alam, kebahagiaan lahir batin semua makhluk. Sebagaimana komunisme kan juga alat, tujuannya sama juga kan.

? Marx tertegun, dia terbayang sekilas perjalanannya sehingga terdampar di

Indonesia

. Setelah mati dalam keadaan miskin dan keluarganya kelaparan di Inggris sana, roh Marx melanglang buana kemana-mana. Sampai suatu ketika sampailah dia di

Indonesia

.

Dia berjalan-jalan di pelosok-pelosok, kemiskinan dan penderitaan masih mewarnai seluruh penjuru. Tapi penyebab kemiskinan bukanlah agama, tetapi sistem yang bobrok. Agama sering menjadi tumbal karena dengan agama orang memperburuk sistem yang bobrok.

?Kau tahu Marx, apa yang perlu dilakukan di

Indonesia

yang sudah parah ini..??

? Revolusi, tiada kata lain. Tapi revolusi damai, Rusia dan Cina telah membuka mataku bahwa komunisme radikal tidaklah juga berguna, karena human costnya terlalu besar. Yang paling penting adalah perbaikan infrastruktur politik sehingga rakyat kebanyakan yang menentukan arah pembangunan bangsa, dengan sendirinya ekonomi akan kembali dipegang oleh rakyat, bukan oleh kapitalis ataupun oleh birokrat.?

?Apa yang kau maksud perbaikan infrastruktur politik itu Marx..?

? Cak Joko mulai mengerutkan keningnya, tanda dia sudah mulai serius mendengarkan apa yang dibilang Marx.

?Institusi politik dari bawah sampai ke atas. Karena institusi di pusat sudah tidak bisa diharapkan, yang dikembangkan adalah institusi yang ada dan berkembang di desa-desa itu. Segala bentuk perkumpulan yang berdasarkan musyawarah mufakat, toh sudah ada sebenarnya, tapi tidak digunakan secara maksimal. Terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama kekayaan alam, semuanya harus dikelola bersama oleh masyarakat setempat, pendatang ataupun asli tidak masalah. Kalau kekurangan modal, itu tugas negara untuk mengucurkan dananya, jangan dikucurkan lagi kepada bajingan-bajingan ekonomi yang akhirnya malah gak pada bayar utang itu.?

?Bagaimana mewujudkan itu Marx..??

?Itu tugas kita bersama Cak Joko. Penyadaran dan sekaligus rencana sistemik harus ada. Aku hanya membayangkan, bahwa permulaannya haruslah dari institusi di desa-desa yang mayoritas di

Indonesia

itu. Masyarakat harus dididik untuk mandiri dan berorganisasi secara benar. Kalau tuntutannya tidak dituruti, mogok atau demonstrasi. ?

? Tidak Marx, aku rasa yang perlu dididik malah bukan rakyat. Elit politik dan middle class lah yang perlu pendidikan, mereka inilah yang bodohnya keterlaluan. Kalau perlu dibasmi saja elit-elit yang korup itu, dan middle class yang picik dan oportunis juga perlu dibasmi.?

? Lho, bagaimana ini. Aku memeluk Islam, malah sekarang Cak Joko yang mengadopsi komunisme.?

?Sekarang aku baru ingat, bahwa ketika negara sudah hancur sistemnya, satu-satunya jalan adalah kekerasan. Revolusi yang dipimpin kaum muda, seperti yang dilakukan Muhammad dulu memerangi Quraisy.?

?Cak Joko ini bagaimana, kan sudah kubilang human costnya terlalu tinggi.? ? Lebih baik kehilangan manusia-manusia bajingan itu daripada setiap detik kehilangan anak-anak yang mati karena kelaparan.?

?Ya Cak Joko, tetapi Muhammad menggunakan kekerasan hanya kalau diperlukan saja. Bukankah Cak Joko cerita kalau Muhammad menaklukkan Mekkah akhirnya dengan damai tanpa korban terlalu banyak.?

? Sudahlah, kau tidak tahu

Indonesia

. Kondisi di sini lebih parah daripada Mekkah. Jaman Muhammad musuhnya jelas, sekarang ini musuhnya justru orang-orang Islam sendiri. Revolusi atau mati..

? Rupanya mereka berdua lupa, kalau mereka sudah mati. Roh mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa di dunia.

REVOLUSI pertanian dan politik ekonomi

2007-06-18T15:20:00.000-07:00

Pada pidato politik, 31 Januari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sebuah rencana besar yakni rencana untuk melaksanakan reforma agraria (land reform). Secara tegas SBY mengatakan, mulai tahun ini pemerintah akan membagikan tanah bagi rakyat miskin. Prinsipnya tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal yang melatarbelakangi rencana tersebut ialah bahwa saat ini angka kemiskinan mencapai 39,5 juta, angka pengangguran 11,1 juta, pengangguran terbuka mencapai 29,9 juta. (Data Badan Pusat Statistik).

Rencana program reforma agraria di Indonesia sebenarnya sudah berjalan lama. Hanya perjalanannya mengalami kemandekan. Meski begitu, pemerintah terus berupaya melakukan rencana ini. Terbukti dengan lahirnya TAP MPR RI No IX/2001 yang diperkuat dengan Keputusan MPR RI No 5/2003 bahwa harus diadakan pembaruan agraria. Menurut Deputi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Yuswanda A Tamenggung, dengan adanya program ini diharapkan mampu menata ketimpangan yang terjadi dalam penguasaan kepemilikan, mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta menyelesaikan konflik sengketa tanah yang hingga kini sudah cukup banyak (Koran Seputar Indonesia, 18 Februari 2007)

Program ini seolah akan segera merealisasikan ‘mimpi’ petani miskin. Bagaimanakah Islam memandang masalah ini? Dan adakah solusi Islam mengenai masalah pertanahan?

Sejarah Land Reform

Menurut pakar agraria, Gunawan Wiradi yang kini menjabat sebagai Penasihat Pusat Kajian Agraria Institut Pertanian Bogor (IPB), usia pembaruan agraria sudah mencapai lebih dari 2500 tahun. Kata ‘land reform’ yang pertama di dunia, dikenal pada zaman Yunani Kuno, 594 tahun sebelum Masehi. Bahkan, slogan land to the tillers (tanah untuk penggarap) sudah menggema selama 565 tahun sebelum Masehi.

Selanjutnya, melalui tonggak-tonggak sejarah: ‘land reform’ di zaman Romawi Kuno (134 SM), gerakan pencaplokan tanah-tanah pertanian oleh peternak biri-biri di Inggris berlangsung kurang lebih selama lima abad, dan Revolusi Perancis (1789-1799), maka sejak itu hampir semua negara-negara di Eropa melakukan ‘land reform’. Apalagi setelah Perang Dunia Kedua, pembaruan agraria dilakukan dimana-mana, baik di Asia, Afrika, dan Amerika.

Politik Pertanahan Menurut Islam

Tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lainnya. Sifat itu antara lain tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan tanah bersifat tetap. Sifat lainnya ialah tanah bukan produk tenaga kerja. Segala sesuatu yang lain adalah produk tenaga kerja kecuali tanah. Di dalam masyarakat, permasalahan tanah juga telah menjadi penyebab pertentangan, pertikaian, dan pertumpahan darah di dalam masyarakat atau antar masyarakat. Tanah juga memberi andil besar dalam perubahan struktur dan sistem masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme dalam hal ini sedikit banyak dipicu karena kecemburuan sosial terhadap orang-orang yang memiliki tanah karena hak-hak istimewa dan menjadikannya sebagai alat eksploitasi masyarakat.

Pemilikan tanah dianggap sebagai tipe kepemilikan yang par excellence (paling istimewa) di negara-negara kapitalis. Tanah boleh dimiliki individu seluas-luasnya, bahkan menyewakan kepada masyarakat dengan harga sewa dan harga jual yang dilakukan sewenang-wenang. Akibatnya cukup serius, harga bahan pokok naik dan inflasi terjadi. Bagi negara, tanah menjadi lahan subur bagi perolehan pajak.

Namun pemilikan atas tanah secara individu justru tidak diakui dalam masyarakat sosialis. Para petani dan kaum buruh dilarang mengambil nilai tambah dari hasil kerjanya, dan statusnya semata-mata sebagai buruh tani. Sistem ini secara factual menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menjadikan negara-negara sosialis gagal mencapai swasembada pangan pada pertengahan abad kedua puluh. Mereka masih tergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kebutuhan-kebutuhan Rusia dipasok oleh Amerika Serikat sedangkan kebutuhan China didatangkan dari Australia dan Canada.

Hingga kini persoalan kepemilikan tanah masih tetap belum terjawab oleh ekonom kapitalis dan sosialis. Namun, persoalan ini telah lama mampu dijawab oleh system ekonomi Islam.

Mekanisme Penguasaan Tanah

Hingga kini persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah masih menjadi agenda utama perekonomian. Di beberapa negara feodal dimana tanah banyak dikuasai oleh tuan tanah, ketimpangan kepemilikan dipecahkan dengan land reform. Jepang, Korea selatan dan Taiwan adalah negara yang paling intens dalam sejarah modern yang menjalankan land reform setelah perang dunia kedua. Land reform dijalankan dengan tujuan menghapuskan secara psikologis dan materiil tuan-tuan tanah yang menjadi motor penggerak di belakang negara-negara ini untuk mengobarkan perang. Reformasi ini berdampak sangat jauh dalam mempersamakan distribusi pendapatan di pedesaan dan turut menjaga perbedaan pendapatan antara kota dan desa sehingga menjadi lebih sempit daripada negara lain. Akibat reformasi ini, kekuatan kaum feodal menjadi hancur, meniadakan persewaan tanah pertanian dan membatasi kepemilikan tanah garapan.

Sistem ekonomi Islam memandang kepemilikan tanah harus diatur sebaik-baiknya karena mempengaruhi rangsangan produksi. Islam secara tegas menolak sistem pembagian penguasaan tanah secara merata di antara seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda land reform. Namun demikian, Islam juga tidak mengijinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya. Karena hukum-hukum seputar tanah dalam pandangan Islam memiliki karakteristik yang khas dengan adanya perbedaan prinsiip dengan sistem ekonomi lainnya.

Sistem ekonomi Islam mengakui tanah termasuk dalam kepemilikan individu apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapat kandungan bahan tambangn atau dikuasai oleh negara. Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli dan pembelian. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya. Negara melindungi harta milik warga negara dan melindunginya dari ancaman gangguan pihak lain.

Dengan demikian, kepemilikan atas tanah dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya. Tanah dapat dikuasai dengan waris, hadiah, dan jual beli sebagaimana komoditas lainnya pun dapat dilakukan dengan transaksi ini. Namun demikian, system ekonomi islam juga telah menetapkan mekanisme lainnya dalam penguasaan tanah secara khusus yaitu menghidupkan tanah mati dan pemberian oleh negara.

Menghidupkan Tanah Mati

Menghidupkan tanah mati (ihya’ul mawat) artinya mengelola atau menjadikan tanah mati agar siap ditanami. Yang dimaksud tanah mati adalah tanah yang tidak tampak dimiliki seseorang, dan tidak terdapat tanda-tanda apapun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lainnya. Tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang akan menjadi milik orang yang bersangkutan. Hak kepemilikan ini ditetapkan berdasarkan beberapa hadits Rasulullah saw.

“Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak.” (HR. Imam Bukhari dari Aisyah)

“Siapa saja yang telah memagari sebiidang tanah dengan pagar, maka tanah itu adalah miliknya.” (HR. Abu Daud)

“Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati maka tanah itu adalah miliknya.” (HR. Imam Bukhari)

Seseorang yang telah menghidupkan tanah mati, maka ia berhak atas kepemilikannya beserta hak-hak lain sebagai konsekuensi kepemilikan. Pemilik tanah berhak memperoleh manfaat tanah, mengelolanya, mendapatkan harga dari hasil penjualannya, melakukan pertukaran atas tanah tersebut, mewariskan kepada ahli warisnya, sebagimana kepemilikan-kepemilikan yang lain.

Mekansime menguasai tanah dengan cara menghidupkan tanah mati tidak memerlukan izin dari negara. Sebab perkara-perkara yang dimubahkan tidak perlu minta izin dari imam (khalifah).

Pemberian Negara

Pemberian negara (iqtha’) adalah memberikan tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang nampak sebelumnya telah dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, mekanisme ini hanya berlaku pada tanah yang tidak mati. Pemberian tanah oleh negara juga disertai dengan penganugerahan hak kepemilikan secara utuh. Pemiliknya bebas mengguanakan dan mengalihkan haknya kepada orang lain. Baidhuri melaporkan bahwa pemberian Rasulullah kepada Bilal ibn al Harits oleh Rasulullah telah dijual oleh ahli warisnya kepada Umar. Hal ini memberikan gambaran tentang jangkauan kepemilikan ini.

Pemberian tanah oleh negara dalam pengertian diatas, memiliki pengertian yang berbeda dengan system pemberian tanah (land reform) dalam system feodalisme. Karena system ini bersifat khas dengan dilandasi semangat sosialisme yang tidak pernah diakui kebenarannya dalam Islam Sistem ini dilakukan negara dengan memberikan tanah kepada orang yang dikehendaki sesuai kebijakan yang tepat pada masa itu. Tentu, prinsip pokok yang harus menjadi pertimbangan adalah mengutamakan kepada orang-orang yang membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Pengelolaan Lahan Pertanian

Konsepsi kepemilikan tanah mengenai tanah mati dan kemudian dapat dimiliki secara Cuma-Cuma bagi siapa saja yang menghidupkannya menyiratkan maksud tanah yang dimanfaatkan lebih disukai dibandingkan tanah yang terlantar. Sistem ekonomi manapun pasti menyadarai hal ini karena peran penting tanah sebagai faktor produksi bahan kebutuhan pokok manusia. Sistem Islam sendiri, dengan merujuk berbagai hokum seputar tanah menunjukkan perhatiannya yang besar tentang hal ini. Bahkan, pemberian tanah pertanian oleh negara dimaksudkan untuk dikelola agar dapat memberikan kontribusi penyediaan pangan dan kebutuhan pokok lainnya yang dapat dihasilkan tanah dan bukan untuk ditelantarkan. Kasus Bilal al Muzni dapat menggambarkan dorongan ini.

Yunus menceritakan dari Muhammad bin ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar berkata: “Bilal bin Al harits Al Muzni datang kepada Rasulullah saw., lalu dia meminta sebidang tanah kepada beliau. Beliau kemudian memberikan tanah yang berukuran luas kepadanya.” Ketika pemerintahan dipimpin oleh khalifah Umar, dia (Umar) berkata kepadanya: “wahai Bilal, engkau telah meminta sebidang tanah yang luas kepada Rasulullah saw. Lalu beliau memberikannya kepadamu. Dan Rasulullah saw, tidak pernah menolak sama sekali untuk dimintai, sementara engkau tidak mampu (menggarap) tanah yang ada ditanganmu.” Bilal menjawab: “Benar.” Umar berkata: “Lihatlah, mana di antara tanah itu yang mampu kamu garap, maka milikilah. Dan mana yang tidak mampu kamu garap, serahkanlah kepada kami, dan kami akan membagikannya kepada kaum muslimin.” Bilal berkata: “Demi Allah, aku tidak akan melakukan sama sekali dan memberikan apa yang diberikan oleh Rasulullah saw.” Umar berkata: “Demi Allah, engkau hendaknya benar-benar menggarapnya.” Kemudian Umar mengambil tanah yang tidak mampu dia garap dari Bilal, lalu dia membagikan kepada kaum Muslimin.

Negara sebagai pihak yang mengontrol aktivitas ekonomi warga negaranya akan memaksa para pemilik tanah pertanian untuk mengelola tanahnya secara optimal. Langkah yang dilakukan oleh negara adalah mengambil hak kepemilikan tanah apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama tiga tahun. Tanah tersebut kemudian akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan sanggup untuk mengelolanya. Dengan demikian, kepemilikan tanah pada hakikatnya tidak dibatasi waktu tertentu. Tanah masih berhak untuk dimiliki dengan segala hak-hak yang menyertainya selama yang bersangkutan mengelola sesuai dengan kegunaannya. Islam hanya membatasi jangka waktu penelantaran selama masa tiga tahun. System pencabutan hak kepemilikan dan jangka waktunya ini diambil dari hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini.

Umar bin Khaththab r.a. mengatakan: “Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang dipagarnya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.”.

Pengambilan tanah yang ditelantarkan selama jangka waktu tiga tahun berlaku untuk semua jenis tanah pertanian baik yang diperoleh dari pembelian, waris, hadiah, pemberian negara maupun menghidupkan tanah mati. Hal ini karena illat (sebab hukum) dicabutnya tanah adalah penelantaran selama tiga tahun tanpa memandang tanah tersebut. Jadi, tiap pemilik tanah yang membiarkan tanahnya selama tiga tahun, maka tanahnya akan dicabut dan diberikan kepada orang lain, darimanapun asal pemilikan tanah tersebut. Hal ini tidak bisa dianggap telah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Sebab, syariah telah menjadikan pemilikan tanah pertanian dengan cara dikelola. Semuanya ini adalah agar tanah tersebut selalu ditanami dan dikelola secara optimal.

Oleh karena itu, seorang pemilik tanah boleh menanami tanahnya dengan alatnya, benih, hewan dan pekerja-pekerjanya. Dia juga boleh mempekerjakan para pekerja untuk menanaminya. Apabila dia tidak mampu untuk mengusahakannya, maka dia akan dibantu oleh negara. Namun, apabila tanah tersebut tidak ditanami oleh pemiliknya, maka tanah tersebut akan diberikan kepada orang lain sebagai pemberian cuma-cuma, tanpa kompensasi apapun, lalu dia menggarapnya. Apabila pemiliknya menggarapnya dan tetap menguasainya, maka dibiarkan selama tiga tahun. Apabila tanah tersebut dibiarkan tanpa dikelola selama tiga tahun, maka negara akan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya dan diberikan kepada orang lain. Bagi siapa saja yang membutuhkan (biaya perawatan) akan diberi sesuatu (modal) dari baitul mal, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengelolanya secara optimal.

Larangan Sewa Lahan Pertanian

Seorang pemilik tanah secara mutlak tidak boleh menyewakan tanahnya untuk pertanian. Ia tidak diperbolehkan untuk menyewakan tanah pertanian dengan sewa berupa makanan, atau apa saja yang dihasilkan dari sana, sebab semuanya merupakan ijarah. Menyewakan tanah untuk pertanian itu secara mutlak hukumnya haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:

Mereka bertanya kepada Rasulullah, “Kami akan menyewakannya dengan bibit.” Beliau menjawab: “Jangan.” Mereka bertanya: “Kami akan menyewakannya dengan jerami.” Beliau tetap menjawab: “Jangan.” Mereka bertanya lagi: “kami akan menyewakannya dengan rabi’ (danau)”, Beliau tetap menjawab: “Jangan.” Kemudian beliau pertegas dengan sabdanya: “Tanamilah, atau berikanlah kepada saudaramu.”

Larangan penyewaan lahan pertanian secara ekonomi dapat dipahami sebagai upaya agar lahan pertanian dapat berfungsi secara optimal. Artinya seseorang yang mampu mengolah lahan harus memiliki lahan sementara siapapun yang tidak mampu dan tidak mau mengolah lahan maka tidak dibenarkan untuk menguasai lahan pertanuian.

Penutup

Demikianlah pandangan Islam tentang masalah pertanahan menurut tinjauan system politik ekonomi Islam. Seharusnya seluruh kebijakan pemerintah senantiasa berdasarkan aturan Islam. Sebab Islam tidak hanya mengatur masalah ritual ibadah tapi Islam juga mengatur masalah siyasah (politik). Hal ini menunjukkan sempurnanya Islam. Kesempurnaan Islam tidak akan terwujud tanpa adanya system yang sempurna yakni Khilafah.

Wallahu a’lam bi ashowab

REVOLUSI perburuhan

2007-06-18T15:17:00.000-07:00

Realitas Perburuhan dalam Islam

Islam telah menwajibkan atas kaum laki-laki untuk mencari nafkah, terutama bagi mereka yang telah menjadi kepala rumah tangga atau bagi mereka yang memiliki tanggungan nafkah atas keluarga atau orang-orang yang di tanggungnya.

Dengan demikian, melalaikan tanggungan nafkah yang dibebankan kepada pihak laki-laki atas orang-orang yang ditanggungnya merupakan perbuatan dosa, sama seperti melalaikan perbuatan wajib lainnya seperti shalat, shaum, haji, zakat, berdakwah, menuntut ilmu, amar ma’ruf nahi munkar, dan lain-lain.

Mencari nafkah, umumnya dilakukan seseorang dengan bekerja. Di dalam Islam, bekerja merupakan salah satu sebab-sebab / sarana yang syar’i untuk memiliki harta secara individual.

Allah SWT berfirman:

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Karena itu BERJALANLAH KALIAN DI SEGENAP PENJURUNYA, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. (QS. Al-Mulk [67] : 15)

Ayat ini mendorong manusia untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokoknya. Apabila ada orang-orang yang mengabaikan kewajiban mencari nafkah, padahal ia mampu untuk bekerja, maka negara berkewajiban memaksanya untuk menunaikan kewajibannya.

Berdasarkan ayat diatas, imam al-Ghazali mengatakan bahwa penguasa/pemerintah terbebani kewajiban dalam memberikan dan menyediakan sarana-sarana pekerjaan kepada pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat.

Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab mendapati beberapa orang yang kerjanya hanya berdiam diri di masjid. Ketika Umar bertanya tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup, mereka menjawab, “Kami ini orang yang bertawakal.”

Umar menolak jawaban itu seraya berkata, “Bukan, kalian ini tidak lain adalah orang berpangku tangan yang malas bekerja, kemudian berdoa kepada Allah, ‘ya Allah, berilah aku rezeki’. Padahal kalian tahu bahwa langit itu tidak pernah menurunkan hujan emas ataupun perak.”

Ada banyak cara yang dapat dikerjakan seseorang untuk dijadikan sarana mencari nafkah. Allah SWT telah mensyariatkan bentuk-bentuk kerja yang dapat dijadikan sebagai sebab-sebab / sarana bagi seseorang untuk dapat mencari nafkah atau memperoleh harta. Diantaranya adalah: menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar (samsarah), perseroan harta dengan tenaga (mudharobah), mengairi lahan pertanian (musaqat), dan kontrak tenaga kerja (Ijaroh).

Lebih khusus mengenai perburuhan (Ijaroh), Islam tidak membelah masyarakat menjadi kelas-kelas sosial, seperti kaum proletar dan borjuis. Islam menyebut seorang pekerja dengan sebutan ajir dan lembaga, perusahaan atau orang yang mengupahnya dinamakan musta’jir. Islam sangat menghargai seorang pekerja, yang dengan mencurahkan tenaga dan pikirannya, dapat menafkahi diri dan keluarganya untuk keperluan hidup sehari-hari dalam rangka mengisi hari-hari, beribadah kepada-Nya. Islam juga menghargai keberadaan pengupah/pemodal, karena dengan harta yang mereka putar secara riil, terjadilah distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Dengan modal yang di usahakan, tidak terjadi penimbunan-penimbunan harta yang dapat menyusahkan kondisi ekonomi masyarakat.

Seorang buruh (ajir) maupun majikan (musta’jir) wajib mentaati dan menjalankan masing-masing kewajiban mereka dengan penuh amanah. Seorang buruh wajib bekerja sesuai dengan akd yang disepakati, sedangkan majikan wajib memberinya upah, juga sesuai dengan akad, tanpa ditunda-tunda lagi. Negara Khilafah Islamiyah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melalaikan akad atau berlaku zalim, sebab itu diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianti Allah dan Rasul (Muhammad), dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahuinya. (QS. Al-Anfal [8] : 27)

Peran Negara Khilafah dalam Membantu Kaum Buruh

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat kapitalis dewasa ini, kehilangan suatu pekerjaan atau PHK adalah momok yang sangat ditakuti. Ia menjadi persoalan yang serius karena PHK dianggap sebagai pemutusan sumber hidup. Seorang pekerja dalam sistem kapitalis, mengandalkan penghasilannya dari bekerja untuk membiayai semua kebutuhan hidup, seperti makan, minum, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan, membayar tagihan listrik, air, pajak dan lain sebagainya. Karena itu, pastilah antara pendapatan dan pengeluaran jauh lebih besar pengeluaran. Karenanya seringkali banyak buruh yang terpaksa harus mengurangi porsi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka seperti dengan makan sekali sehari, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan lain-lain. Semua itu karena memang upah yang mereka peroleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berbiaya tinggi di negara yang kapitalistik seperti Indonesia ini.

Berbeda di dalam Islam, syariat Islam mewajibkan Negara Khilafah Islamiyah (Khalifah) untuk memberikan hak-hak dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Dari mana dananya? Silahkan membaca tulisan tentang pendidikan Islam di blog ini. Syariat islam juga mewajibkan Negara Khilafah untuk meringankan seringan-ringannya harga bahan-bahan pokok serta berupaya menggratiskan pembiayaan listrik dan air. Karena itu Islam melarang privatisasi atau penjualan aset-aset milik umum (rakyat). Negara tidak berhak untuk menjual aset-aset tersebut karena pemiliknya bukan negara, tetapi rakyat.

Rasulullah Saw bersabda :

”Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api; harga ketiganya adalah haram”. (HR Ibn Majah)

Dengan demikian seorang buruh hanya akan menggunakan upahnya untuk makan dan perumahan. Sehingga kaum buruh dapat hidup lebih layak dan senantiasa dapat memenuhi seruan Allah untuk beribadah secara khusyuk kepada-Nya, tanpa dipaksa harus terus menerus berfikir tentang memenuhi kebutuhan hidup yang selalu tidak berkecukupan.

Disamping itu, sistem ekonomi Islam yang dijalankan oleh Negara Khilafah Islamiyah juga menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha dan pembukaan lapangan kerja. Program-program yang dijalankan di antaranya adalah:

1. Melarang penimbunan harta (kanz al-maal). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT berikut :

Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah [9] : 34)

Pelarangan ini penting dilakukan, sebab penumpukan uang / harta tanpa tujuan untuk dibelanjakan / diusahakan akan mencabut uang itu dari peredarannya di masyarakat yang akhirnya akan mengganggu kelancaran roda perekonomian, termasuk menciutkan lapangan kerja.

2. Melarang riba dalam bentuk apapun seperti bank-bank riba, bursa uang , dsb.

Allah SWT berfirman :

Jika kalian tidak mengerjakannya (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akn memerangi kalian. Jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak akan menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqoroh [2] : 279).

Riba atau yang kini lazim disebut dengan bunga (interest) adalah alat kejahatan ekonomi. Riba telah menjerumuskan masyarakat kedalam kesulitan yang besar dan hanya menguntungkan sedikit orang. Riba juga memiliki andil besar dalam memacetkan roda perekonomian masyarakat serta menurunkan minat investasi sektor riil dan menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan investasi di sektor riil akan berdampak pada menurunya lapangan kerja.

3. Menghapus pajak bagi dunia usaha.

Pendapatan Negara Khilafah Islamiyah bukanlah dari pajak, seperti halnya negara-negara penganut ideologi kapitalis. Oleh karenanya, Negara tidak membebani pengusaha dengan biaya administrasi dan biaya apapun, baik untuk perizinan maupun untuk aktivitas usaha. Khalifah ‘Umar bin Khattab pernah memberikan modal sarana produksi pertanian kepada para petani di Irak tanpa diminta pengembalian dari mereka (An Nabhani, 1990).

Negara Khilafah juga memberikan kemudahan kepada semua warga negara - tanpa pilih kasih – untuk berusaha; baik dibidang pertanian, perdagangan, industri maupun jasa.

Dengan demikian, sudah seharusnya buruh menuntut perubahan menuju penerapan syariat Islam dalam wadah Negara Khilafah Islamiyah. Karena hanya Islam yang memiliki konsep yang jelas-jelas peduli dengan nasib kaum buruh, daripada berharap kepada pemerintah yang jelas-jelas kapitalistik yang tidak akan pernah peduli terhadap nasib rakyatnya.

Kekuatan REVOLUSI dunia ketiga (ISLAM)

2007-06-16T20:00:00.000-07:00

Berapa besar kekuatan umat Islam bila bersatu? Sanggupkah dia dihadapkan pada adidaya Amerika Serikat? Dapatkah dia bertahan bila diembargo? Mampukah dia menang dalam perang? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang hinggap di benak kaum muslim bila melihat peta dunia saat ini.

Kita memang memiliki beberapa keunggulan seperti keunggulan aqidah, syariah, posisi geografis, sumber daya alam, dan jumlah penduduk. Namun secara empiris berapa sebenarnya kekuatan itu?

Data Dunia Islam

Di antara lembaga yang mengumpulkan data seperti itu adalah Statistical, Economic, and Social Research & Training Center for Islamic Countries (SESRTC) di Turki. Data yang dikumpulkan dapat diakses melalui alamat: www.sesrtcic.org/statistics/byindicators.php

Meski sudah menolong, namun database ini belum lengkap ataupun 100% akurat. Ada peluang over- atau under-estimated. Informasi di negeri-negeri Islam memang langka atau simpang siur. Banyak pemerintah yang menutup-nutupi informasi dengan berbagai motif. Oleh sebab itu, data di sini harus dipandang sebagai taksiran atau pendekatan awal.

Untuk menjembatani beberapa negara yang datanya tidak tersedia, dalam mengolah data ini terkadang dipakai angka maksimum atau rerata dari data beberapa tahun terakhir.

Dewasa ini ada 57 negara yang ada dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Negara-negara ini dijuluki ”dunia Islam”, karena penduduknya mayoritas atau 50% lebih muslim. Jadi sekitar 148 juta muslim India (13,4% populasi) dan 26 juta muslim Cina (2% populasi) belum terhitung.

Menurut CIA the World Factbook dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_OIC produk domestik bruto (GDP) dunia Islam adalah US$ 5,54 triliun US$ pertahun atau setara 9,14% GDP dunia. Untuk perbandingan GDP Uni Eropa atau AS adalah sekitar 12 triliun US$.

Bila dibagi penduduknya yang pada 2005 ditaksir 1,24 miliar didapatkan GDP/capita sebesar US$ 4.454/tahun, atau dengan kurs sekarang Rp 3,3 juta/orang per bulan. Namun distribusi harta ini amat tidak merata. GDP/capita tertinggi diraih Uni-Emirat Arab (US$ 45.200/tahun atau Rp 34 juta/bulan) dan terrendah di Somalia (US$ 600/tahun (Rp 450.000/bulan).

Luas wilayah 57 negara OKI ini adalah 32 juta km2, lebih luas dari AS atau Uni Eropa. Kepadatan penduduk rata-ratanya adalah 38 orang per kilometer persegi. Kepadatan tertinggi ada di Bahrain yang hanya”negara kota”, yaitu 1055 jiwa per Km-persegi, diikuti Maladewa (933), Bangladesh (817) dan Palestina (626). Mereka harus berdesakan di tempat yang sempit, padahal bumi Allah sangat luas.

Memang area luas ini baru bermakna bila produktif. Di satu sisi banyak bumi Islam itu berupa gurun pasir yang belum dihidupkan. Karena itu perlu ditinjau sejumlah indikator vital, seperti produksi minyak, bahan pangan, baja dan sebagainya.

IndikatorProduk Vital

Barangkali untuk analisis ekonomi yang komprehensif diperlukan seluruh parameter dalam statistik, namun mengingat tidak untuk setiap item tersedia data di seluruh negara serta belum adanya pembobotan yang disepakati, maka dipilih produksi minyak mentah sebagai sumber energi utama (meski di sejumlah negara tersedia sumber energi lain), lalu biji-bijian dan daging sebagai bahan pangan, dan baja untuk indikator industrialisasi.

Produksi minyak mentah tahun 2004 total sekitar 9,2 Milyar Barrel per tahun. Kalau ini dibagi populasi, akan didapat angka 3,2 liter per orang per hari. Sekedar pembanding, di Indonesia saat ini yang penggunaan energinya belum efisien, konsumsi BBM masih sekitar 0,82 liter per orang per hari.

Sementara itu produksi biji-bijian makanan pokok adalah 240,3 juta ton. Kalau dibagi populasi, didapat angka 0,529 kg per orang per hari. Meski ini masih di bawah kebutuhan rata-rata (menurut FAO) yakni 750 gram per orang per hari, namun insya Allah ancaman kelaparan tidak terjadi. Apalagi teknologi pertanian masih bisa ditingkatkan dan umat Islam biasa puasa.

Sementara itu untuk produksi daging ditaksir 19,5 juta ton. Kalau ini dibagi dengan populasi, akan didapat angka 15,7 kg daging per orang per tahun, atau 42 gram per orang per hari. Sebuah angka yang lumayan untuk komposisi gizi harian, mengingat sumber protein kita seharusnya bervariasi antara daging, ikan, unggas atau nabati.

Setelah energi dan pangan, baja adalah produk vital yang jadi modal dasar industri dan konstruksi. Produksi baja di dunia Islam ditaksir baru 60 juta ton per tahun. Bila setengahnya dipakai untuk konstruksi (gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik & telekomunikasi), mesin pabrik, kereta api, kapal dan persenjataan, lalu setengahnya untuk memproduksi mobil berbobot rata-rata 2 ton, maka ini baru menghasilkan 15 juta mobil. Angka yang kecil untuk 1,2 milyar populasi, karena bila satu keluarga rata-rata terdiri dari 4 orang, akan ada 300 juta keluarga. Jadi baru setelah 20 tahun setiap keluarga itu akan memiliki mobil baru.

Kalau cerdas, keterbatasan produksi itu malah mendorong inovasi agar efisien, misal dengan transportasi massal kereta super ringan, atau menggalakkan sepeda yang selain hemat juga baik untuk kesehatan.

Kenyataannya, saat ini sumber daya negeri-negeri Islam banyak diekspor, sering dengan nilai tukar amat rendah karena kandungan teknologinya rendah. Contoh, tahun 1980, sebuah negeri muslim menukar 12910 karung kopi untuk satu lokomotif dari Swiss. Tahun 1990, untuk lokomotif serupa mereka harus menukar 45800 karung!

Neraca perdagangan dunia Islam sebenarnya positif (1042,9 Milyar US$ ekspor - 733,7 Milyar US$ impor). Namun dari jumlah ini, yang merupakan ekspor ke sesama dunia Islam hanya 113 Milyar US$ dan impor 118 Milyar US$. Jadi ketergantungan ke luar dunia Islam sangat besar. Bila ini dibiarkan akan jadi kendala saat Kesatuan Islam di bawah Daulah Khilafah diserukan dan lalu diembargo dari luar.

Sumber Daya Non-tangible

Selain sumber daya yang terukur dalam bentuk materi, terdapat sumber daya non-tangible yang tak dapat langsung terukur, misalnya SDM terdidik, organisasi (jejaring) dan informasi (pengalaman) yang terkumpul. Sumber daya ini terukur dengan melihat data penduduk melek huruf, rasio yang masuk perguruan tinggi, bagian pemerintah pada penciptaan GDP dan distribusi penghasilan.

Angka melek huruf pada orang dewasa di dunia Islam baru 69%! Inipun masih dengan bahasa nasional masing-masing (Arab, Persi, Urdu, Turki, Perancis, Russia, Melayu, dll.).

Sedang rasio yang dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baru 15% dari lulusan SLTA. Inipun masih di luar soal mutu asal-asalan dari pendidikan sekuler yang kapitalistik.

Bagian pemerintah dalam penciptaan GDP menggambarkan tingkat partisipasi rakyat pada aktivitas ekonomi. Makin tinggi sharing pemerintah, makin rentan ekonomi negeri itu pada gejolak. Idealnya pemerintah bertindak mengatur urusan umat dengan syariat, bukan sebagai pelaku bisnis yang bertindak dengan pertimbangan ekonomi. Di dunia Islam, pemerintah rata-rata masih berperan hingga 35% dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Sudan atau Guyana yang dilanda perang bahkan praktis 100% mengandalkan pemerintah. Pemerintah Brunei memegang 84% GDP karena produk utamanya minyak – semua milik raja yang memerintah.

Dalam hal ekonomi terkait SDA yang besar seperti minyak, angka-angka statistik boleh jadi akan rancu antara pemerintahan feodalistik, sosialistik dan Islami, di mana minyak masuk kepemilikan umum yang harus dikelola pemerintah – namun bukan terus dibisniskan.

Partisipasi rakyat juga terlihat pada distribusi penghasilan. Kalau menggunakan batas miskin tiap negara, maka angka kemiskinan rata-rata adalah 38,65%. Namun bila menggunakan standar Bank Dunia yaitu US$ 2 per orang per hari, maka 50% jatuh di bawah garis (UNDP Human Development Report 2006). Yang terparah Nigeria (92,4%), yang terbaik Iran (7,3%)

Menyatukan Ekonomi Dunia Islam

Dengan berbagai cara, ekonomi dunia Islam ini telah berkali-kali dicoba disatukan. OKI telah gagal. Pakta selatan-selatan – yang melibatkan negara-negara Amerika Latinpun gagal. Percobaan terakhir adalah dengan kelompok D-8 (Development-Eight), yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Turki. Realitasnya, pengaruh D-8 ini bahkan lebih kecil dari kelompok semacam ASEAN, apalagi terhadap G-8, yakni negara-negara industri maju (AS, Canada, Inggris, Perancis, Jerman, Itali, Jepang dan Russia) yang merupakan 65% dari ekonomi dunia.

Penyebabnya kegagalannya terlalu banyak, mulai dari ego-nasionalisme tiap negara, para pemimpinnya yang tidak benar-benar kapabel maupun independen (menjadi boneka negara besar), hingga produk antar negara yang terlalu mirip sehingga tidak saling melengkapi.

Tanpa suatu perubahan yang fundamental dalam cara berpikir di dunia Islam, yaitu cara berpikir tentang visi dan missi negeri mereka di dunia, rasanya sulit akan ada sinergi dari penyatuan ekonomi dunia Islam.

Dengan perubahan paradigma itu akan ada upaya-upaya di masyarakat tiap negeri untuk tak sekedar jadi ”lahan” negara-negara maju, tetapi jadi agen perubahan ke dunia yang diridhai Allah. Perlahan namun pasti mereka mereformasi cara berpikir, bersikap serta ikatan-ikatan yang selama ini menjadikan mereka berbangsa dan bernegara.

Kemudian suatu negara yang masyarakat serta kekuatan politik-militernya paling siap, akan memimpin mendeklarasikan berdirinya negara baru, Daulah Khilafah. Negara di saat awal akan menunjukkan kinerjanya, sebagai negara yang adil dan benar-benar merdeka, sambil mengajak negeri-negeri muslim lain untuk bergabung. Ketika rakyat negeri lain melihat bahwa dengan bergabung itu terbuka peluang luas untuk berkehidupan yang lebih baik, maju dan kuat sehingga mampu memimpin dunia, mereka akan mendesak pemerintah masing-masing untuk bergabung ke Daulah Khilafah.

Satu demi satu negeri Islam akan masuk ke dalam Khilafah, seperti dulu bergabungnya daerah-daerah Hindia Belanda ke Republik Indonesia, atau kini bergabungnya negara-negara Eropa ke Uni Eropa. Kekuatan dunia Islam yang bersatu di bawah Daulah Khilafah akan jadi realita, bahkan lebih besar lagi, jika sistem Islam telah mengoptimasi pengaturan seluruh potensi alam maupun manusia di dalamnya, serta muslim-muslim terbaik yang selama ini ada di negara-negara maju ramai-ramai pulang untuk membaktikan dirinya demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin.

Revolusi 'Emansipasi' Perempuan

2007-06-16T19:40:00.000-07:00

Gema emansipasi terasa lebih kuat pada bulan April. Hal ini karena pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Kartini dianggap sebagai pahlawan emansipasi wanita. Terlepas dari keterlibatan RA. Kartini sebagai pejuang dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia, emansipasi sebenarnya diilhami dari gerakan feminisme di barat. Gerakan ini menghendaki adanya kemandirian dan kebebasan bagi perempuan. Ide ini kemudian ‘getol’ diperjuangkan oleh orang-orang feminis.

Islam Menomorduakan Perempuan?

Dalam perjuangannya, orang-orang feminis seringkali menuduh Islam sebagai penghambat tercapainya kesetaraan dan kemajuan kaum perempuan. Hal ini dilakukan baik secara terang-terangan maupun ‘malu-malu’. Tuduhan-tuduhan ‘miring’ yang sering dilontarkan antara lain bahwa hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti ketaatan istri terhadap suami, perlakuan terhadap nusyuz (membangkang)nya istri adalah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Poligami juga dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menimbulkan potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Padahal KDRT juga banyak terjadi pada pernikahan monogami.

Sunat bagi bayi perempuan juga dianggap sebagai kekerasan dalam bentuk mutilasi pada anak perempuan. Sementara itu peran domestik perempuan yang menempatkan perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga dianggap sebagai peran rendahan. Busana muslim yang menutup aurat dianggap mengungkung kebebasan berekspresi kaum perempuan.

Akibat Pengabaian Hukum Islam

Memang betul, saat ini terjadi berbagai bentuk kekerasan pada masyarakat muslim. Hal ini terjadi akibat kelemahan dan kebodohan umat Islam sendiri yang telah meninggalkan hukum-hukum Islam dalam pengaturan kehidupan. Sebagai gantinya kaum muslim beralih menggunakan aturan kapitalis-sekularis. Hasilnya, kekerasan terjadi dimana-mana, tidak hanya di dalam rumah, bahkan lebih banyak lagi di luar rumah.

Pengabaian hak dan kewajiban antar suami-istri seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Adanya praktek-praktek sunat bayi perempuan yang keliru, baik karena faktor ketidakfahaman ataupun telah bercampur dengan tradisi adat setempat yang bukan berasal dari Islam, membuka peluang untuk memojokkan Islam mengenai hukum tersebut. Semua kenyataan ini, menjadi cara yang ampuh untuk memojokkan Islam dan memfitnah bahwa hukum-hukum Islam-lah yang menyebabkan ketertindasan kaum perempuan. Padahal kaum muslimah baru merasakan ketertindasan dan diskriminasi setelah mereka mengadopsi sistem kapitalisme yang bertentangan dengan sistem Islam. Ketertindasan dan kekerasan kaum perempuan yang bermula dari negara-negara kapitalis, diputarbalikkan bahwa hal tersebut terjadi pada masyarakat muslim.

Islam Menjamin Hak-hak Kaum Perempuan

Sebelum Islam datang, bangsa Arab memperlakukan kaum perempuan sebagai manusia yang bernilai rendah. Jika seorang suami meninggal maka walinya berhak terhadap istrinya. Wali tersebut berhak menikahi si istri tanpa mahar, atau menikahkannya dengan lelaki lain dan maharnya diambil oleh si wali, atau bahkan menghalang-halanginya untuk menikah lagi. Kaum perempuan saat itu dianggap sebagai harta benda yang bisa diwarisi. Kehadiran bayi perempuan juga dianggap sebagai aib, sehingga orang-orang Arab Jahiliyyah mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir tersebut. Namun Islam datang untuk melenyapkan semua bentuk kezaliman tersebut dan mengembalikan hak-hak kaum perempuan. Tindakan yang memeras dan mengebiri hak-hak mereka, semua dihapus. Hal ini dengan jelas diterangkan dalam QS. an-Nisa’ ayat 19.

Hubungan suami-istri dalam Islam dipandang sebagai hubungan persahabatan yang saling mengisi dan mengasihi. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban . Islam memerintahkan kepada para suami untuk mempergauli istri-istrinya dengan baik. Suami diperintah untuk menjaga keutuhan keluarganya. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri sang istri, kecuali zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Adapun perintah kepada suami untuk memukul istri jika melakukan nusyuz (pembangkangan), semata-mata untuk mendidik istri kepada kebaikan. Pukulan yang dilakukan pun tidak boleh pukulan yang menyakitkan dan membekas (lihat QS. an-Nisa’ ayat 34). Bahkan dalam Islam perlakuan suami terhadap istri menjadi indikator kebaikan seseorang.

Sementara itu berkaitan dengan hukum poligami, dalam Islam poligami hukumnya mubah atau boleh, artinya bisa dilakukan bisa tidak. Kebolehan ini bukan berarti Islam tidak berlaku adil kepada kaum perempuan. Sebab ketika seorang suami telah berpoligami, maka dalam hukum syariat wajib baginya untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan jika suami khawatir akan berbuat aniaya jika berpoligami, maka dianjurkan untuk memilih satu orang istri saja. .

Ajaran Islam yang luhur ini telah memposisikan perempuan sebagai perhiasan berharga yang harus dipelihara. Islam juga menjadikan perempuan sebagai pencetak generasi manusia dan mitra sejajar laki-laki dalam membangun peradaban.

Benarkah Barat Menjamin Hak-hak Perempuan?

Gerakan feminisme adalah respon penentangan kaum perempuan di barat terhadap diskriminasi dan intimidasi yang dialami mereka. Sistem kapitalisme dan sosialisme yang mengatur kehidupan mereka telah gagal memberikan keadilan dan perlindungan kaum perempuan. Peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno, Yahudi (kitab Taurat yang terselewengkan), Nasrani (kitab Injil yang telah dimodifikasi), masyarakat Eropa baik sebelum maupun sesudah renaissance, serta masyarakat Arab pra Islam telah memandang kaum perempuan sebagai warga negara kelas dua atau sebagai pemuas nafsu yang dapat diperjualbelikan dengan harga murah.

Islamlah yang pertamakali mengubah nasib buruk kaum perempuan. Pada saat Islam memuliakan kaum perempuan, masyarakat Eropa justru masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk yang terpinggirkan. Dalam buku “Islam The Choice of Thinking Women” dikutip satu peristiwa pengadilan yang terjadi di Inggris tahun 1840 M oleh O’Faolain dan Martines yang kesimpulan kasus tersebut adalah: “ Seorang suami-menurut hukum adat- dalam rangka mencegah istrinya melarikan diri darinya, mempunyai hak untuk menggurung istrinya di rumahnya dan menghalangi kebebasannya, selama kurun waktu yang tidak terbatas….” Hak pilih dalam Pemilu baru mereka dapatkan pada tahun 1928. Sementara itu mereka harus menunggu sampai tahun 1975 untuk mendapatkan upah yang setara dengan laki-laki. Terlihat jelas betapa lambat Eropa barat, khususnya Inggris, merespon hak-hak asasi dan kesetaraan bagi perempuan.

Bagaimana dengan saat ini, dimana sistem kapitalis dianggap telah menjamin hak-hak perempuan ? Ternyata tak jauh beda, bahkan lebih buruk. Kalau dulu zaman Romawi kuno, bayi perempuan lahir dibunuh, saat ini ribuan janin yang belum jelas jenis kelaminnya sudah diaborsi. Perempuan dihargai hanya karena kecantikannya, bukan prestasinya. Ini diakui sendiri oleh seorang feminis dan penulis barat, Germaine Greer, dalam bukunya”The Whole Woman”, “Setiap perempuan tahu bahwa sekalipun mereka memperoleh berbagai prestasi, tetapi bila tidak cantik berarti mereka telah melakukan suatu kekeliruan.”. Sementara itu pelecehan dan perkosaan hampir setiap menit terjadi lebih dari satu kali di AS. Dalam sebuah survey, The Claremont College Working Papers (2001) menemukan 70.% perempuan yang bertugas di kesatuan angkatan darat Inggris mengaku mengalami sejumlah pelecehan seksual selama 12 bulan pendidikan.

Jadi jelaslah, sistem kapitalis hanya memberikan keadilan dan kesetaraan semu pada kaum perempuan. Jauh sebelum para perempuan barat menuntut haknya, kaum muslimah Islam telah mendapatkannya. [Eko Yuniarsih; Pemerhati Masalah Sosial dan Perempuan]

Revolusi DAMAI ala Islam

2007-06-16T19:30:00.001-07:00

Islam mempunyai konsep yang khas dalam memperbaiki kerusakan atau penyimpangan yang terjadi, baik pada tataran, individu, institusi, masyarakat, atau negara. Secara garis besar, ada dua jenis perubahan dalam Islam, yaitu taghyir (perubahan total), dan ishlah (perubahan parsial).
Taghyir adalah perubahan yang bersifat total yang diawali dari asas (ide dasar/aqidah). Asas ini merupakan ide dasar yang melahirkan berbagai ide cabang. Dalam individu seorang muslim, juga dalam masyarakat Islam, yang menjadi asas, adalah Aqidah Islamiyah. Perubahan total ini tertuju pada kerusakan sesuatu yang bersifat mendasar dan fatal, sehingga harus diadakan perubahan pada asasnya, yang berlanjut pada cabang-cabangnya.
Ishlah adalah perubahan yang bersifat parsial. Asumsinya, asas yang ada masih selamat/benar, atau hanya terkotori oleh sesuatu ide asing. Yang mengalami kerusakan bukan pada asasnya, tetapi cabang-cabangnya. Maka, perubahan parsial ini hanya tertuju pada aspek cabang, bukan aspek asas.

Contoh taghyir: Jika kita hendak memperbaiki perilaku orang kafir (non-muslim) yang tidak shalat, maka perubahan yang dilakukan adalah taghyir. Bukan ishlah. Sebab asas kehidupan orang kafir itu, bukan Aqidah Islamiyah. Maka, haruslah dia diajak secara baik (bukan dipaksa) untuk memeluk Aqidah Islamiyah lebih dahulu, sehingga dia mau mengucapkan syahadat. Inilah perubahan aspek asas. Setelah itu, barulah dia dapat kita ajak untuk melaksanakan shalat lima waktu. Jadi, untuk orang kafir tidaklah tepat kita langsung mengajaknya shalat (melakukan ishlah), tanpa mengubah aspek asasnya lebih dahulu.

Contoh ishlah: jika kita melihat orang Islam yang malas mengerjakan shalat, maka perubahan yang ada adalah ishlah, bukan taghyir. Sebab asas (aqidah) yang dimilikinya masih selamat. Hanya saja dalam hal ini ada penyimpangan pada aspek cabang (pelaksanaan shalat). Untuk muslim yang tidak taat ini, cukup kita ingatkan dia akan aqidah Islam yang diyakininya, memberinya nasihat dan dakwah, agar ketakwaannya subur kembali sehingga dia mau shalat. Jadi, kepada orang muslim ini tidak tepat kita lakukan tahgyir dengan mengubah aqidahnya, sebab aqidahnya sudah benar. Yang diubah atau diperbaiki cukuplah pada aspek cabangnya.
Itulah konsep perubahan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal yang beliau utus ke Yaman:

“Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Maka ajaklah mereka bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau mereka memenuhi seruan itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka melakukan shalat lima kali sehari-semalam. Kalau mereka memenuhi seruan itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka...” [HR. Bukhari, hadits no. 686 dan no. 721. HR. Muslim, hadits no. 501].

Hadits di atas jelas menunjukkan, bahwa untuk melakukan perubahan pada aspek cabang (pelaksanaan shalat dan zakat), tidaklah bisa dilakukan langsung pada orang non-muslim. Tetapi harus diawali dan didahului dengan mengubah aspek asas, yaitu mengajak orang non-muslim untuk memeluk Aqidah Islamiyah.

Metode perubahan pada individu tersebut juga berlaku untuk perubahan pada negara. Sebab sebuah negara pada dasarnya juga didasarkan pada suatu asas, sebagaimana halnya individu. Negara diatur oleh berbagai peraturan yang berpangkal pada konstitusi (UUD). Konsitusi ini lahir dari sumber-sumber hukum (mashadir al-ahkam), dan pada akhirnya sumber-sumber hukum ini berasal dari sebuah asas (ide dasar/aqidah).

Maka dari itu, jika sebuah negara mengalami kerusakan dan penyimpangan, haruslah dilihat dulu faktanya. Apakah negara itu merupakan negara yang berasaskan Aqidah Islamiyah, ataukah sebuah negara yang asasnya bukan Aqidah Islamiyah. Jika asasnya Aqidah Islamiyah, maka negara itu hanya membutuhkan ishlah, bukan taghyir. Negara Khilafah Utsmaniyah di Turki pada abad ke-18 dan ke-19, misalnya membutuhkan ishlah, bukan taghyir. Sebab negara itu asasnya sudah benar, yakni Aqidah Islamiyah. Hanya saja negara tersebut mengalami kemerosotan dalam pemahaman Islam dan penerapannya dalam realitas kehidupan. Maka dari itu, tidak tepat jika dilakukan upaya taghyir, dengan mengubah sistem kenegaraan secara total, seperti yang dilakukan Musthofa Kamal Ataturk. Upaya ini jelas salah alamat. Ini seperti halnya ada orang muslim yang malas shalat, lalu diperbaiki dengan cara dimurtadkan sekalian. Padahal seharusnya cukup dinasehati dan didakwahi.

Adapun jika negara yang ada tidak didirikan atas asas Islam, seperti negara-negara yang ada di Dunia Islam saat ini, maka yang diperlukan bukanlah ishlah, tetapi taghyir. Jika sebuah negara mengalami kerusakan dalam sistem hukumnya, misalkan, maka mereformasi sistem hukumnya tidaklah cukup. Apalagi sekedar struktur atau kelembagaannya. Yang wajib dilakukan adalah melakukan taghyir yang total, sejak dari asasnya yang kemudian menjangkau asas-asasnya, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pendidikan, dan seterusnya. Maka dari itu, tidaklah benar jika untuk negara semacam ini dilakukan ishlah, yaitu hanya sekedar memperbaiki sistem hukumnya, tanpa mengubah keseluruhannya sejak dari asas. Ini tak ubahnya seperti mengajak orang kafir untuk shalat. Padahal seharusnya dia harus diajak lebih dulu masuk Islam.

Kesimpulan
Kegagalan penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif Islam haruslah diperbaiki dengan jalan taghyir (perubahan total), bukan dengan jalan ishlah (perubahan parsial).
Maka dari itu, tidaklah cukup dengan memperbaiki sistem hukum yang ada, tetapi harus diubah seluruhnya mulai dari asasnya. Sebab asas itulah yang melahirkan sumber-sumber hukum, yang selanjutnya akan melahirkan undang-undang dasar untuk mengatur kehidupan bernegara.
Perubahan total nampak dengan adanya perubahan masyarakat dan negara secara totalitas, yang lebih dahulu didasarkan pada pemantapan asas kehidupan yang benar, yaitu Aqidah Islamiyah, seraya membersihkan benak umat dari ide asing yang mengaburkan Aqidah Islamiyah, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Revolusi Pemikiran untuk REVOLUSI DAMAI

2007-06-16T19:27:00.000-07:00

Sesungguhnya manusia tidak hidup untuk satu hari saja, tapi ia akan memikirkan masa yang akan datang, baik untuk jangka waktu yang dekat (pendek) atau yang jauh (panjang). Ini adalah fakta kehidupan manusia. Oleh karena itu apabila diamati tidak ada manusia yang rela dengan fakta kehidupan yang sedang ia jalani secara mutlak, bagaimanapun faktanya. Ketika fakta yang ia hadapi itu bagus, manusia punya keinginan untuk menjadikannya lebih bagus lagi. Dan ketika fakta yang ia hadapi adalah buruk, ia ingin membuatnya jadi baik. Karena itulah kita mendapati banyak manusia yang rindu pada masa lalu, dan ada pula yang menangisi masa lalu sehingga ia selalu menatap ke masa depan dan akan merindukannya.

Berfikir untuk berubah adalah suatu hal yang urgen dalan kehidupan, karena “berubah (taghyir)” itu adalah “dinamika (gerak)” dan “bergerak” artinya “hidup”. Sebaliknya “jumud” adalah “kematian”. Sehingga tidak ada penampakan kehidupan selain “tumbuh” dan “berkembang (bergerak)”. Oleh karena itu bagi setiap umat dan individu harus memiliki pemikiran untuk berubah dan melakukan perubahan. Apabila tidak, maka manusia (umat) akan mengalami kemusnahan dan kehancuran. Berserah diri terhadap fakta merupakan penyakit paling berbahaya dan musibah yang paling dahsyat.

Realitas Partai-Partai Politik Islam : “Mencari Jalan menuju Perubahan”
Di negeri ini banyak bermunculan partai-partai politik Islam yang ingin melakukan perubahan terhadap kondisi masyarakat yang sangat terpuruk di segala bidang (politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain). Apalagi dengan akan diselenggarakannya Pemilu tahun depan mereka tidak mau ketinggalan untuk segera mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum agar menjadi partai yang legal yang terdaftar sebagai bagian dari anggota parlemen RI.

Dengan berbenderakan Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera dan yang lainnya sudah seharusnya mereka berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang Islami. Dari sisi semangat melakukan perubahan mereka tidak diragukan lagi, hanya saja tidak setiap partai mampu menemukan jalan yang tepat menuju perubahan yang diinginkan. Padahal untuk melakukan perubahan setidaknya ada tiga kunci utama yang jika hal ini diperhatikan maka partai-partai politik tersebut pasti akan menuai keberhasilan, yaitu penguasaan yang benar terhadap kondisi masyarakat yang ingin dirubah, adanya gambaran yang jelas dan gamblang tentang kehidupan yang ingin dituju serta yang paling penting adalah mereka memiliki kejelasan metode untuk meraih perubahan tersebut.

Selain itu biasanya ketika akan berjuang melakukan perubahan mereka pasti dihadapkan pada satu pertanyaan besar yaitu darimana kita akan mulai? Dari merubah individu ataukah masyarakat. Berdasarkan hal ini partai-partai politik tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Partai-partai yang melakukan perubahan (perbaikan) individu.
Usaha perubahan ini dilakukan oleh partai dengan memperbaiki setiap individu muslim dengan memfokuskan perhatian yang sangat besar terhadap fondasi masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman bahwa bila telah didapatkan kesempatan yang cukup untuk memperbaiki fondasi tersebut, maka kaum muslimin akan kembali mendapatkan kemuliaan seperti dahulu.
2. Partai-partai yang melakukan perubahan masyarakat.
Kelompok ini beranggapan bahwa usaha yang paling benar adalah membentuk sebuah negara yang memikul beban da’wah dan melindungi kaum muslimin dari berbagai penyakit yang mereka derita, serta mengubah masyarakat menjadi masyarakat Islam yang dengan perubahan itu pasti akan mempengaruhi individu-individunya, sekaligus memperbaiki keadaan mereka.

Dengan mengkaji unsur-unsur pembentuk masyarakat, seharusnya partai-partai tersebut bisa melihat bahwa faktanya masyarakat adalah perpaduan dari unsur manusia, pemikiran, perasaan dan aturan-aturan yang dibuatnya. Baik-buruknya masyarakat bergantung pada baik-buruknya pemikiran, perasaan dan aturan-aturannya. Sebab manusia adalah manusia; mereka senantiasa membawa pemikiran-pemikiran tertentu. Jika pemikiran-pemikiran manusia baik, akan terbentuk masyarakat yang baik pula. Sebaliknya, jika pemikiran-pemikiran manusia buruk, akan terbentuk pula masyarakat yang buruk. Ini jelas berbeda dengan unsur-unsur atau pilar-pilar pembentuk individu (aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat).

Baik-buruknya individu sangat bergantung pada baik-buruk unsur-unsur pembentuknya. Jadi, penggambaran bahwa masyarakat tersusun dari individu-individu adalah penggambaran yang keliru. Oleh karena itu, upaya memperbaiki individu yang ditujukan untuk memperbaiki masyarakat adalah upaya yang keliru. Bahkan, hasil yang dikehendaki dari upaya seperti ini secara pasti tidak akan mungkin dapat diwujudkan. Sebab, perbaikan individu dan perbaikan masyarakat memiliki metode atau cara yang berbeda, yang masing-masing tidak akan pernah memberikan hasil yang sama. Permasalahannya bukan apakah metode perbaikan ini singkat ataupun lama, tetapi karena masing-masing memiliki metode perbaikan yang berbeda, yang tidak akan mengantarkan pada hasil yang sama.

Walaupun begitu, tidak berarti bahwa perbaikan individu dapat diremehkan dan dianggap tidak begitu penting. Sebab untuk memperbaiki masyarakat, diperlukan upaya besar yang dititik bertakan pada perubahan sistem di tengah-tengah masyarakat, perubahan pemikiran dan kebudayaan yang telah mengakar di dalamnya, serta perasaan individu-individu masyarakat. Jadi, sekali lagi perbaikan masyarakat tidak ditempuh melalui perbaikan individu. Sebab cara memperbaiki individu sangat berbeda dengan cara mengubah masyarakat, sedangkan aktivitas perbaikan individu hanya diberlakukan bagi anggota-anggota gerakan maupun partai. Sedangkan partai atau organisasi sendiri seluruhnya harus berjalan dalam koridor perbaikan masyarakat!

Upaya Parpol-Parpol Islam Dalam Koridor Perbaikan Masyarakat, Sebuah Analisa
Kita tidak menutup mata bahwa ada partai-partai politik Islam yang juga sedang berjuang melakukan perbaikan masyarakat. Patut disayangkan kalau pada faktanya usaha yang telah dilakukan baru sampai pada taraf “islah”. Yaitu perubahan yang hanya menyentuh sisi-sisi tertentu saja (parsial) dari sekian banyak agenda permasalahan umat. Selain itu juga bersifat tambal sulam, maksudnya tidak sampai menemukan akar permasalahan yang sebenarnya, sehingga solusi-solusi yang diberikan malah memunculkan agenda baru yang justru semakin menyesaki layar permasalahan utama kaum muslimin.

Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena masyarakat kita termasuk parpol-parpol yang ada masih didominasi oleh cara pandang “realistis (pragmatis)”. Yaitu mereka menjadikan fakta sebagai “sumber berfikir (mashdar at-tafkir)”, bukan sebagai “obyek berfikir (mawdu’ at-tafkir)”. Sikap “realistis” – lebih tepatnya adalah realis, ed.- yang dimaksud disini adalah bagaimana bersikap dan berperilaku sesuai dengan fakta. Sikap “realistis” semacam ini tidak mengandung upaya untuk mengubah realitas/fakta, tetapi malah menyesuaikan perilaku dengan realitas/fakta yang ada. Ironis memang, karena ungkapan bahwa kita harus “rela dengan fakta yang ada” telah dijadikan kaidah dasar di dalam benak masyarakat.

Mereka (masyarakat) telah menganggap bahwa sikap semacam itu adalah sebuah kemajuan. Misalnya mereka menyatakan bahwa politik Amerika sendiri dibangun di atas dasar “pragmatisme”. Oleh karena itu, mereka mendefinisikan politik dengan “seni tentang kemungkinan”, yakni bagaimana berkompromi dengan fakta (bersikap pragmatis) untuk meraih sejumlah kemungkinan. Padahal, hakekat yang benar tentang politik adalah sebuah ikhtiar untuk memilih kondisi yang paling baik. Dengan kata lain, politik adalah bagaimana mengambil kemungkinan-kemungkinan yang terbaik atau ideal untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak kita capai; tanpa memandang lagi ringan, mudah, ataupun beratnya. Artinya politik adalah bagaimana kita bergumul dengan realitas/fakta untuk kemudian diubah sesuai dengan yang kita kehendaki, bukan malah rela dengan realitas/fakta yang ada seperti: hancurnya Khilafah, jauhnya upaya menegakkan kembali Daulah Islamiyah; rela dengan keterpecahbelahan; termasuk pula pemikiran untuk mewarnai kebijakan dengan masuk ke parlemen sebagai jalan untuk mendapatkan kekuatan/kemampuan melakukan islah (perbaikan) diberbagai bidang dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah islah lewat parlemen adalah metode jitu untuk melakukan perbaikan masyarakat? Tidak. Sama sekali tidak. Karena metode perbaikan lewat parlemen (taghyir intra parlemen) memiliki sejumlah kelemahan, yaitu:

* Banyaknya partai-partai Islam di dalam parlemen membuat suara umat terpecah sehingga akan ada partai Islam yang mendapat suara cukup besar. Sebagai konsekuensinya wakil partai di parlemen juga sedikit. Dengan jumlah yang sedikit dan masing-masing partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri (tidak ada kesamaan visi dan misi), maka suara dari partai-partai Islam menjadi tidak berarti dalam parlemen yang bersistem demokrasi. Selain itu ada juga diantara mereka yang memilih berkoalisi dengan partai nasionalis untuk memperbanyak suara. Hal ini tentunya semakin membuat suara umat hilang.
* Pemecahan masalah yang dilakukan dalam parlemen adalah berdasarkan sistem demokrasi. Dengan beragamnya ideology partai, maka setiap pemecahan masalah harus mengakomodaasi berbagai kepentingan yang ada, termasuk kepentingan kelompok-kelompok anti syariat Islam. Sehingga pemecahan yang diambil melalui parlemen akhirnya bersifat kompromistik, tidak murni solusi/pemecahan Islam.
* Karena prinsip sekulerisme yang dianut oleh negara, maka mereka terjebak pada perjuangan parsial yang bahkan seringkali hanya mengedepankan “esensi” .
* Ditinjau dari hukum syara’ jelas bergabung dengan parlemen dalam sistem kufur adalah haram.

Banyak fakta yang menunjukkan kepada kita bahwa perjuangan melalui parlemen tanpa mengubah sistem terlebih dahulu seperti perjuangan FIS di Aljazair atau Partai Refah di Turki adalah hal yang mustahil!

Dari sisi bentuk aktivitas yang dilakukan, kita melihat saat ini banyak juga partai-partai yang melakukan aktivitas-aktivitas sosial untuk melakukan perubahan ditengah-tengah masyarakat. Ada yang melakukan aktivitas sosial secara langsung dan ada pula yang melakukan aktivitas sosial parsial sekaligus mereka memperoleh penghasilan-penghasilan dan keuntungan-keuntungan dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada organisasi-organisasi sosial tersebut. Kadang-kadang mereka dijadikan media untuk memperoleh penghasilan dan pendapatan. Dengan cara-cara seperti ini, sebagian besar partai dan gerakan mencoba mempengaruhi masyarakat. Bahkan aktivitas sosial tersebut dijadikan bagian dari aktivitas partai dan gerakan, seperti: membuka klinik-klinik, sekolah-sekolah, atau rumah sakit, dan lain-lain.

Jika dikaji secara mendalam maka keberadaan partai atau gerakan tersebut sangatlah berbahaya bagi usaha perbaikan masyarakat. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yang menjadi agenda pembahasan kita adalah “kebangkitan umat”. Sebagaimana kita ketahui, umat saat ini dalam kondisi keterbelakangan, perpecahan, dan kemunduran berpikir. Kondisi semacam ini mengharuskan generasi kaum muslim, khususnya yang memiliki kesadaran dan keikhlasan, untuk mengkaji dan memahami unsur-unsur kebangkitan serta cara membangkitkan umat hingga mencapai posisi yang paling tinggi.

Sesungguhnya, umat tetap mengakui sebagian pemikiran (afkar) maupun pemahaman (mafahim) Islam dan menerapkan sebagian hukum-hukum Islam hingga sekarang ini. Mereka masih mengakui kesucian aqidah mereka. Mereka masih meyakini bahwa umat Islam pernah menjadi umat yang maju selama beberapa kurun lamanya. Mereka masih mengimani kewajiban untuk kembali kepada Allah sekaligus menyampaikan kedaulatannya kepada umat yang lain. Mereka juga masih mengimani bahwa jihad itu adalah wajib. Semua itu menunjukkan bahwa perasaan umat adalah perasaan Islam dan semangat mereka adalah semangat Islam.

Oleh karena itu, kesadaran-kesadaran untuk bangkit/berubah selalu ada di dalam jiwa umat. Ketika ada sejumlah nash dan amal yang mengobarkan ruh jamaah pada diri umat, di dalam diri mereka muncul suatu kecenderungan alami untuk membentuk suatu partai politik. Inilah realitas umat Islam sesungguhnya. Intinya, umat Islam masih memiliki sebagian pemikiran, pemahaman, dan perasaan Islam serta ruh jamaah yang telah terpatri pada diri mereka.

Realitas rusak yang telah menimpa umat Islam saat ini telah menggerakkan perasaan mereka untuk berubah/bangkit sekaligus untuk melakukan perubahan atas kondisi rusak ini. Seandainya umat dibiarkan tetap dalam kondisi seperti ini, sungguh kesadaran dan perasaan mereka untuk bangkit akan berubah menjadi sebuah pemikiran. Ini merupakan perkara yang alami. Tentunya, pemikiran tersebut akan melahirkan sebuah aksi yang bisa membangkitkan umat dan akan menunjukkan cara meraih sebuah kebangkitan.

Akan tetapi, sayang, keberadaan oragnisasi/partai sosial semacam ini telah mengubah segalanya hingga tidak terjadi kebangkitan/perubahan sebagaimana yang dikehendaki. Sebab, mereka telah meredam perasaan umat untuk bangkit dan menghisap seluruh potensi mereka sehingga tersedot untuk sekedar melakukan aktivitas sosial yang dipandang sebagai kewajiban umat. Atau ringkasnya mereka membuat umat kehilangan gambaran tentang perubahan yang ingin dituju (mewujudkan Islam Kaffah). Jadi seperti apakah seharusnya konsep perubahan masyarakat yang benar? Berikut penjelasannya.

Taghyir Dalam Pandangan Islam: Realitas, Asas Dan Metode

1. Realitas Taghyir
Taghyir (perubahan total dan mendasar atau perubahan yang revolusioner ) yang dimaksud adalah perubahan terhadap kondisi sekarang yang rusak di negeri-negeri Islam, yaitu sistem sekuler, ide-ide dan perasaan barat yang rusak, para penguasa yang kafir atau fasik yang menjadi antek-antek penjajah kafir imperialis barat.

Taghyir yang dimaksud adalah penyelamatan umat Islam dari kondisi pecah-belah berkeping-keping dan kehinaan yang dipaksakan oleh negara-negara penjajah kafir imperialis, dan dari kondisi kehilangan, kebingungan, dan ketertundukan kepada negara-negara yang rakus terhadap kaum muslimin.

Taghyir yang dimaksud adalah mengembalikan kekayaan kaum muslimin kepada kaum muslimin yang selama ini dirampas negara-negara kafir penjajah yang telah menikmati kekayaan kaum muslimin dan membiarkan kaum muslimin dalam keadaan fakir miskin dan terperosok dalam perangkap hutang milyaran kepada negara-negara barat yang rakus.

Yang dimaksud dengan taghyir juga adalah dengan bangkitnya umat Islam atas asas Islam, dan membuang semua pemikiran yang tidak Islami, yang akan dapat terlaksana dengan melenyapkan sistem kufur dan menegakkan khilafah yang memerintah dengan apa yang diturunkan Allah, yang akan menyatukan umat Islam dan negeri-negeri Islam dengan kepemimpinan khalifah yang satu dan di bawah panji Laa ilaaha Illa Allah Muhammad Rasullah, dan mengemban risalah ke seluruh dunia.

Berfikir untuk berubah (melakukan taghyir) tidak hanya ada karena adanya orang-orang yang merasakan pentingnya merubah kondisi mereka. Tetapi pemikiran ini ada selama di dunia ini ada kondisi yang menuntut perubahan. Karena itu berfikir tentang perubahan tidak dibatasi dengan perubahan kondisi seseorang atau masyarakat, bangsa atau umatnya saja, tetapi untuk mengubah yang lainnya. Karena dalam diri manusia terdapat naluri berketurunan yang akan mendorong manusia untuk memperhatikan seluruh manusia yang ada di negerinya atau bangsa dan umatnya dan juga umat yang di negeri lainnya.

Meskipun keinginan untuk berubah ada pada seluruh manusia, ada kondisi dan faktor-faktor yang membuat kekuatan ingin berubah itu berbeda. Karena memang melakukan perubahan itu suatu hal yang berat dan sulit sehingga membutuhkan adanya upaya dan pengorbanan yang besaaar, kekuatan dan pemikiran serta ihsas yang tajam. Faktor yang mendasar dalam melakukan perubahan adalah “kesadaran berfikir (Wa’yu al-fikri)”.

Manusia tidak akan berfikir untuk berubah kecuali ketika ia menyadari ada suatu fakta yang rusak atau buruk dan kurang baik sehingga mesti diperbaiki. Agar ia menyadari, ia mesti merasakan (ihsas) terhadap fakta yang rusak tadi. Sehingga ihsas terhadap fakta merupakan syarat pokok untuk berfikir. Karena fakta rusak seperti baik, buruk, dan lain-laain berbeda dengan materi, maka untuk mengihsas fakta seperti ini, yaitu merasakan sesuatu itu rusak, diperlukan pemahaman awal tentang apa itu kerusakan/keburukan. Inilah yang disebut dengan ihsasul fikri. Perbedaan ihsasul fikri pada manusia adalah perkara alami, sesuai tingkat pemikirannya. Karena itu kita mendapati 3 kelompok manusia :

* Orang yang memiliki ihsas yang tajam, ia merasakan kerusakan dengan cepat.
* Orang yang memiliki ihsas yang biasa (standar umum), ia membutuhkan kerja keras untuk bisa merasakan kerusakan.
* Orang yang memiliki ihsas yang rendah (bingung), ia sangat membutuhkan usaha yang besar untuk merasakan sesuatu.

Jadi untuk dapat berfikir melakukan perubahan, seseorang memerlukan: kesadaran, pemikiran awal (sebelumnya), ihsas (kepekaan), mengerti fakta baru yang biasa menggantikan fakta lama yang rusak. Semata-mata menyadari fakta yang rusak, tidak cukup membuat seseorang melakukan perubahan tapi harus dikaitkan dengan kesadaran akan fakta pengganti. Jadi bagian pertama itu adalah menyadari fakta yang rusak berikutnyaa merasakan kerusakan itu. Selanjutnya adalah memahami adanya fakta pengganti bagi fakta yang rusak tadi, supaya aktivitas untuk merubah ini mempunyai target dan berjalan dalam tujuan tertentu bukan semata-mata melakukan perubahan tanpa maksud dan berbuat sia-sia (kaitkan dengan materi Sungguh-sungguh dalam berfikir!). Ringkasnya taghyir umat adalah dengan merubah pemikirannya bukan dimulai dengan merubah kondisi ekonomi, pendidikan, akhlak apalagi melakukan tindakan militer (angkat senjata) untuk mengkudeta pemerintahan yang sedang berjalan.

2. Asas Taghyir
Manusia akan bangkit karena pemikiran yang dimilikinya berkaitan dengan kehidupan, alam semesta, dan manusia; serta keterkaitan antara semua itu dengan kehidupan sebelum dunia dan kehidupan sesudah dunia ini. Hal ini berarti bahwa jalan kebangkitan menuju perubahan (taghyir) itu adalah pandangan manusia terhadap manusia itu sendiri, terhadap kehidupan di sekelilingnya, dan terhadap alam semesta tempat hidup yang sangat luas ini. Dengan demikian, memungkinkan manusia untuk mengetahui jalan yang harus ditempuh ketika ia masih hidup di alam ini. Artinya, dia dapat mengetahui makna keberadaannya dalam kehidupan ini. Hal itu tidak akan terjadi pada dirinya kecuali apabila dalam dirinya terdapat pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, kehidupan, dan manusia dalam rangka penetapan hakikat dirinya sebagai makhluk Allah. Inilah yang disebut dengan aqidah.

Aqidah tersebut dipahami sebagai pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, kehidupan dan manusia; tentang segala yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia; serta tentang keterkaitan semua itu dengan sesuatu yang ada sebelum kehidupan dunia dan keterkaitannya dengan sesuatu yang ada sesudah kehidupan dunia ini.

Oleh karena itu, aqidahlah satu-satunya jalan untuk mewujudkan pemahaman yang benar tentang kehidupan dunia ini, artinya, aqidah itulah yang menentukan pandangan manusia tentang kehidupan. Dari aqidahlah, muncul aturan-aturan kehidupan manusia, serta aturan bagi tindakan dan tingkah lakunya atau apa yang dinamakan mabda. Oleh karena itu, aqidah itu adalah kaidah mendasar yang menjadi landasan seluruh pemikirannya yang dapat menghantarkan kepada aktivitas taghyir yang benar.

Tinggal masalahnya apakah semua aqidah (mabda) dapat membawa kepada aktivitas taghyir yang benar? Jawabannya adalah tidak. Buktinya kita bisa menoleh kepada fakta Revolusi Perancis (berdasarkan asas mabda kapitalis) dan Revolusi Rusia (berdasarkan asas mabda Sosialis-Komunis ). Taghyir yang mereka lakukan memang terbukti mampu menyebabkan terjadinya perubahan total di tengah-tengah masyarakat dan telah menghantarkan mereka kepada kondisi yang lebih baik. Akan tetapi masyarakat yang terbentuk bukanlah masyarakat Islam seperti yang kita cita-citakan karena didasarkan pada mabda selain Islam.

3. Metode Taghyir
Secara i’tiqaadiy[i], setiap aktivitas yang dilakukan kaum muslimin harus terikat dengan hukum syara’. Bila tidak, kegagalan tinggal menunggu waktu saja, disamping amalnya akan sia-sia. Oleh karena itu, sumber sekaligus tolok ukur untuk menentukan jalan yang ditempuh guna mengajak umat ke arah penerapan Islam secara [i]kaffah adalah Al-Qur’an dan As Sunnah. Langkah-langkah Rasulullah SAW merupakan penerapan dan penjelasan yang bersifat ‘amaly atas metode yang harus ditempuh. Selain metode yang dijalankan oleh Rasulullah adalah metode batil dan tertolak. Tidak patut diikuti dan pastilah akan berkonsekuensi pada kegagalan.

Merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, jelas nampak bahwa Rasulullah melakukan perubahan total terhadap pemikiran, perasaan serta aturan yang mengatur interaksi masyarakat jahiliyah saat itu menjadi masyarakat Islam, tidak dengan jalan masuk parlemen. Buktinya beliau menolak dengan tegas ketika pemuka-pemuka Quraisy membujuk beliau untuk menghentikan dakwahnya dengan memberikan kekuasaan atau jabatan dalam pemerintahan mereka. Rasul tetap meneruskan dakwahnya dengan menggalang kekuatan di luar sistem yaitu kekuatan umat (kekuatan ektra parlemen) atau apa yang disebut at-taghyir ‘an thariq il-ummah.

Secara ringkas perjuangan syar’i tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah mengumpulkan orang-orang mukmin dalam halaqah secara rahasia, mengajarkan kepada mereka agama baru (Islam) dan menumbuhkan mereka dalam bentuk yang baru hingga terbentuk kepribadian Islam yaitu aqliyah (pola fikir) mereka dan nafsiah (pola jiwa) mereka. Pemahaman mereka adalah pemahaman Islam. Mereka beriman kepada tujuan penciptaan mereka. Mereka menjadi kelompok (kutlah) yang baru di masyarakat, yang khas aqidahnya, pemikiran-pemikirannya, perasaan-perasaannya, perilaku-perilaku serta tujuannya.

Kedua, Rasul bersama kutlahnya terjun dalam pertarungan keyakinan dan pemikiran ke tengah-tengah masyarakat dan masuk dalam perjuangan politik melawan penguasa dan pemimpin kafir. Di dalam perjuangan itu Rasul dan kutlah beliau menanggung kesulitan yang berat, menjelaskan kebenaran dan menyeru untuk memeluknya, menjelaskan kontradiksi aqidah-aqidah kufur dan pemikiran-pemikiran kufur dengan kebenaran dan realita. Rasulullah SAW meluruskan pemahaman-pemahaman tentang sesuatu dan pemahaman tentang kehidupan. Rasulullah membantah pemimpin-pemimpin kafir dan menyingkap hakikat mereka dan hakikat apa yang menjadi pijakan mereka. Beliau SAW menyeru kepada tafakur dan tadabur, serta mencela secara terus-terang pengangguran akal dan sikap berpegang pada kebatilan.

Ketiga, segala macam siksaan, penderitaan dan ancaman telah menimpa Nabi dan para sahabat beliau, namun semua itu tidak memalingkan mereka dari Islam. Mereka tetap mengembannya, bersabar dan terus menyebarkannya. Nabi tidak meninggalkan Islam sedikitpun. Dengan tegas beliau menolakk penyamaan dan penyetaraan Islam dengan yang lain. Beliau juga menolak dengan tegas segala macam rayuan atau ambil bagian dalam kekuasaan (kufur) atau mencapai tujuan parsial. Beliau juga menolak mengambil harta hingga menjadi orang terkaya diantara mereka. Beliau juga menolak menyembah Allah tahun ini dan menyembah tuhan mereka tahun berikutnya. “Katakanlah: wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kalian tidak akan menyembah yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku.” (Qs. Al-Kaafiruun [109]: 1-6). Rasulullah bersabda: “Demi Allah seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan ditangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini (dakwah) aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan urusan ini atau aku binasa di dalamnya.” (Sirah Ibnu Hisyam). Beliau terus menjelaskan dakwahnya (Islam), menghilangkan kekufuran dan menghilangkan pemikiran-pemikiran kufur. Mengingatkan orang-orang kafir terhadap siksa yang pedih dan mencela keyakinan-keyakinan mereka.

Keempat, ketika semakin bertambah kejahatan orang kafir dan para pemimpin mereka dan mereka (orang-orang kafir) melihat bahwa Muhammad tidak pernah berputus asa dan tidak pula mundur serta tidak pula berkompromi, maka setiap kabilah menganggu kaum muslimin yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka membunuh dan menyiksa kaum muslimin. Semua itu menimpa orang yang bersandar kepada rukun iman dan berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh. Beliau terus menjalankan dakwahnya, terus melakukan pertarungan pemikiran dan terus melakukan perjuangan politik. Beliau menganjurkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agama mereka. Sementara beliau tetap berada di Mekkah. Beliau tidak pernah mundur dan berkompromi dan tidak pula pernah berhenti di jalan dakwah. Ketika masyarakat jumud terhadap dakwah di bawah kuatnya penindasan, Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah yang lain menyeru mereka kepada Islam dan meminta pertolongan mereka hingga Beliau menyampaikan risalah Allah dan hingga mereka mendukung dan menolong penerapan Islam.

Kelima, aktivitas Rasul terus berlangsung dalam mencari pertolongan (thalabun nushrah) dan beliau mengulangi dan tidak membatasinya kepada kabilah tertentu saja. Beliau tidak marah kepada mereka sekalipun mereka menolak beliau dengan penolakan yang buruk dan banyak pemimpin kabilah menolak tawaran beliau. Sampai Allah mendatangkan kepada beliau masyarakat Madinah dengan masuk Islamnya sebagian besar dari mereka. Mereka tidak memerangi dakwah sebagaimana yang terjadi di Mekkah. Para pemimpin dan pembesar dua kabilah yaitu kabilah Aus dan Khazraj masuk Islam, begitu juga sebagian besar anggota kabilah tersebut. Lalu Rasulullah meminta pertolongan mereka untuk mendirikan negara Islam di Madinah. Ketika mereka setuju Nabi berakad dengan mereka dengan Bai’at Aqabah II yaitu bai’at perang, bai’at pendirian negara Islam. Kemudian Beliau berhijrah ke Madinah dan dengan kedatangan Beliau berdirilah negara Islam.

Demikianlah proses taghyir yang dilakukan oleh Rasulullah sampai tegaknya negara slam yang menerapkan Islam secara kaffah. Sejak itu pula beliau mengokohkan pilar-pilar negara dan memulai aktivitas jihad untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk mengemban dakwah ke seluruh manusia.

Penutup
Jadi taghyir yang dilakukan oleh Rasullah untuk merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam adalah taghyir an tariq il-ummah (taghyir melalui jalan ummat) atau dengan kata lain taghyir ekstra parlemen bukan intra parlemen sebagaimana yang banyak ditempuh oleh parpol-parpol Islam saat ini. Dan hendaklah kaum muslimin berhati-hati ketika memilih jalan yang tidak dicontohkan oleh Rasullullah karena semua itu hanya akan menjadi amal yang sia-sia dan merupakan sesuatu yang batil dan tertolak.

Berserikat dengan para penguasa dalam aktivitas mereka dan berserikat dengan sistem kufur yang mereka terapkan adalah perbuatan mungkar. Jika hal itu diakui untuk melayani Islam dan kaum muslimin justru aktivitas tersebut merupakan upaya penyesatan. Allah berfirman:

“Dan putuskanlah diantara mereka dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan waspadalah kepada mereka, mereka akan memalingkan engkau dari sebagian apa-apa yang diturunkan Allah kepadamu.” (Qs. Al-Maa’idah [5]: 49). Wallahu a’lam bishowab